Hal ini terungkap tidak hanya berdasarkan laporan, tetapi penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim dan Kaltara berdasarkan pergerakan uang, dokumen serta barang.
"Kami tidak tergantung dari laporan saja, tetapi kami ikuti pergerakan uangnya, barang dan dokumen, itu bisa kami deteksi, itu yang kami ikuti," ungkap Samon Jaya, Kakanwil DJP Kaltimtara dalam konfrensi pers bersama awak media Selasa (29/9/2020) hari ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) di Jalan MT Haryono.
Upaya penegakan hukum dibidang perpajakan ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh negara, yang sebelumnya dilakukan terlebih dahulu upaya persuasive kepada wajib pajak dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN serta membayar kekurangan PPN. "Tetapi karena yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya, sehingga dilakukan penegakan hukum di bidang perpajakan," tegasnya.
Atas dugaan tersebut MIF dijerat dengan pasal 39 ayat (1) huruf d dan pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)
Penulis: Nancy
Editor: Aspian Nur
Hal ini terungkap tidak hanya berdasarkan laporan, tetapi penyelidikan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kaltim dan Kaltara berdasarkan pergerakan uang, dokumen serta barang.
"Kami tidak tergantung dari laporan saja, tetapi kami ikuti pergerakan uangnya, barang dan dokumen, itu bisa kami deteksi, itu yang kami ikuti," ungkap Samon Jaya, Kakanwil DJP Kaltimtara dalam konfrensi pers bersama awak media Selasa (29/9/2020) hari ini di Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPPP) di Jalan MT Haryono.
Upaya penegakan hukum dibidang perpajakan ini merupakan upaya terakhir yang dilakukan oleh negara, yang sebelumnya dilakukan terlebih dahulu upaya persuasive kepada wajib pajak dengan melakukan pembetulan SPT masa PPN serta membayar kekurangan PPN. "Tetapi karena yang bersangkutan tidak menjalankan kewajibannya, sehingga dilakukan penegakan hukum di bidang perpajakan," tegasnya.
Atas dugaan tersebut MIF dijerat dengan pasal 39 ayat (1) huruf d dan pasal 39A huruf a Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Juncto pasal 64 ayat (1) KUHP. (*)
Penulis: Nancy
Editor: Aspian Nur