Terkait kegiatan itu, Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengingatkan kepada seluruh stakeholder agar fokus pada 5 program prioritas daerah.
"Arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah yang sudah dirumuskan dalam rancangan awal RKPD Paser Tahun 2024 harus menjadi pedoman dalam pembahasan dan penyusunan kesepakatan Musrenbang kecamatan. Harus dipastikan usulan program prioritas kecamatan terkait dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah," kata Hendra Wahyudi kepada Korankaltim.com Jumat (17/2/2023) hari ini.
Mengenai lima program prioritas itu, pemerataan pembangunan infrastruktur di seluruh wilayah Paser untuk menunjang konektivitas antar wilayah harus terus diprioritaskan.
"SAat infrastruktur daerah lemah maka perekonomian di daerah tersebut tidak akan berjalan efisien, sebagian penduduk akan kesulitan untuk berkunjung ke fasilitas kesehatan, serta susahnya anak-anak pergi ke sekolah," paparnya
Berdasarkan data PDRB Paser selama dua tahun, 2020 dan 2021 lalu, sektor pertanian mengalami pertumbuhan negative dan hal tersebut perlu menjadi perhatian bagi perangkat daerah terkait untuk melakukan penelaahan terkait permasalahan minusnya pertumbuhan perekonomian juga mengambil langkah-langkah strategis dalam pengembangan sektor pertanian.
Terkait reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Hendra berharap pemkab mengacu pada tiga prioritas utama reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB, yaitu reformasi birokrasi untuk penanganan kemiskinan, reformasi birokrasi untuk mendorong tumbuhnya investasi, dan reformasi administrasi pemerintah yang harus mulai beradaptasi dengan iklim digital.
"Untuk optimalisasi penyusunan Rancangan Akhir RKPD Paser tahun 2024, kami akan melakukan sinkronisasi terhadap program dan kegiatan yang disepakati dalam Musrenbang tingkat kecamatan dengan hasil perumusan dan penelahaan pokok-pokok pikiran DPRD Paser," tutup Hendra.
Editor: Aspian Nur