Ia menyatakan dalam dua hari ini telah memberikan saksi denda bagi setiap pelanggar protokol kesehatan. "Dua hari ini sudah lebih dari 60 pelanggar yang kami berikan sanksi denda. Ini akan terus kami laksanakan sampai masyarakat sadar akan pentingnya protokol kesehatan," ucap Nur Alam, Rabu (13/1/2021).
Ia menyampaikan setiap warga yang melanggar protokol kesehatan akan dihentikan dan didata terlebih dahulu. Selanjutnya diserahkan kepada petugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menyelesaikan pembayaran denda.
"Satgas Covid-19 juga melibatkan unsur Bapenda untuk mendata setiap denda yang diterima dari setiap pelanggar protokol kesehatan. Jadi denda berupa uang dengan nominal Rp100 ribu rupiah ini akan langsung didata oleh petugas Bapenda untuk masuk dalam kas daerah," jelasnya.
Ia juga menyampaikan sejak terbitnya Perbup Paser Nomor 78 Tahun 2020 tersebut. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan memberikan hukuman sanksi sosial kepada pelanggar. Namun di tahun 2021 ini pihaknya melakukan penindakan tegas dengan memberlakukan denda kepada pelanggar.
"Sejak awal Perbup ini diterbitkan sampai pada 10 Januari 2021 lalu kami mendata terdapat 525 pelanggar. Sedangkan untuk sanksi denda yang kami mulai sejak Selasa 11 januari kemaren, sudah terdata 60 pelanggar," pungkasnya.
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Bambang Irawan
Ia menyatakan dalam dua hari ini telah memberikan saksi denda bagi setiap pelanggar protokol kesehatan. "Dua hari ini sudah lebih dari 60 pelanggar yang kami berikan sanksi denda. Ini akan terus kami laksanakan sampai masyarakat sadar akan pentingnya protokol kesehatan," ucap Nur Alam, Rabu (13/1/2021).
Ia menyampaikan setiap warga yang melanggar protokol kesehatan akan dihentikan dan didata terlebih dahulu. Selanjutnya diserahkan kepada petugas dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk menyelesaikan pembayaran denda.
"Satgas Covid-19 juga melibatkan unsur Bapenda untuk mendata setiap denda yang diterima dari setiap pelanggar protokol kesehatan. Jadi denda berupa uang dengan nominal Rp100 ribu rupiah ini akan langsung didata oleh petugas Bapenda untuk masuk dalam kas daerah," jelasnya.
Ia juga menyampaikan sejak terbitnya Perbup Paser Nomor 78 Tahun 2020 tersebut. Pihaknya sudah melakukan sosialisasi dan memberikan hukuman sanksi sosial kepada pelanggar. Namun di tahun 2021 ini pihaknya melakukan penindakan tegas dengan memberlakukan denda kepada pelanggar.
"Sejak awal Perbup ini diterbitkan sampai pada 10 Januari 2021 lalu kami mendata terdapat 525 pelanggar. Sedangkan untuk sanksi denda yang kami mulai sejak Selasa 11 januari kemaren, sudah terdata 60 pelanggar," pungkasnya.
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Bambang Irawan