"Alhamdulillah berkas tuntutan aliansi mahasiswa dan buruh sudah diterima kesekretariatan DPR RI. Selanjutnya kami akan melihat sejauhmana respon pemerintah pusat terhadap aspirasi dari masyarakat Paser," ucap Hendra Wahyudi saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
Ia mengaku penyampaian berkas penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law tersebut kepada DPR RI bukan hanya dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten Paser saja. Namun juga dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah lainnya.
"Daerah lain juga banyak yang datang dan menyerahkan berkas penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja," ucapnya.
Ia juga menyampaikan hari ini akan menuju ke Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan aspirasi Aliansi Mahasiswa dan Buruh kepada Presiden.
"Diagendakan hari Ini akan ke Kementerian Sekretariatan Negara menyerahkan berkas penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden. Semoga semua berjalan lancar tanpa kendala," harapnya.
Ia berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali terkait dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga dapat tercapai kesepahaman antara keinginan melindungi kepentingan buruh dan di satu sisi melindungi kepentingan ekonomi negara.
"Kami harap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali UU Omnibus Law Cipta kerja, khususnya terhadap pasal-pasal tertentu yang memang merugikan para pekerja yang sampai saat ini menjadi poin penolakan. Supaya bisa dicapai kesepahaman antara keinginan melindungi kepentingan buruh di satu sisi dan melindungi kepentingan ekonomi negara di sisi yg lain," harapnya.
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Bambang Irawan
"Alhamdulillah berkas tuntutan aliansi mahasiswa dan buruh sudah diterima kesekretariatan DPR RI. Selanjutnya kami akan melihat sejauhmana respon pemerintah pusat terhadap aspirasi dari masyarakat Paser," ucap Hendra Wahyudi saat dihubungi, Kamis (22/10/2020).
Ia mengaku penyampaian berkas penolakan terhadap Undang-undang Omnibus Law tersebut kepada DPR RI bukan hanya dilakukan Oleh Pemerintahan Kabupaten Paser saja. Namun juga dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah lainnya.
"Daerah lain juga banyak yang datang dan menyerahkan berkas penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja," ucapnya.
Ia juga menyampaikan hari ini akan menuju ke Kementerian Sekretariat Negara untuk menyampaikan aspirasi Aliansi Mahasiswa dan Buruh kepada Presiden.
"Diagendakan hari Ini akan ke Kementerian Sekretariatan Negara menyerahkan berkas penolakan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja kepada Presiden. Semoga semua berjalan lancar tanpa kendala," harapnya.
Ia berharap agar pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali terkait dengan UU Omnibus Law Cipta Kerja. Sehingga dapat tercapai kesepahaman antara keinginan melindungi kepentingan buruh dan di satu sisi melindungi kepentingan ekonomi negara.
"Kami harap pemerintah pusat dapat mempertimbangkan kembali UU Omnibus Law Cipta kerja, khususnya terhadap pasal-pasal tertentu yang memang merugikan para pekerja yang sampai saat ini menjadi poin penolakan. Supaya bisa dicapai kesepahaman antara keinginan melindungi kepentingan buruh di satu sisi dan melindungi kepentingan ekonomi negara di sisi yg lain," harapnya.
Penulis : Dwi Cahyo
Editor : Bambang Irawan