KORANKALTIM.COM, JAKARTA - Sebanyak delapan juta orang sudah dikeluarkan dari data Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (PBI BPJS) Kesehatan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) karena dianggap sudah mampu sehingga tak lagi menerima bantuan tersebut dari pemerintah.

Hal ini diungkapkan Menteri Sosial Saifullah Yusuf. "Agar penyaluran bansos tepat sasaran, delapan juta lebih dinonaktifkan dari penerima bantuan iuran ini," kata Saifullah melansir dari antaranewskaltim.com Rabu (16/7/2025) hari ini.

"Kuotanya (PBI) tetap, tapi dialihkan kepada penerima manfaat yang lain yang kami anggap lebih berhak daripada delapan juta sebelumnya," kata Saifullah lagi.

Pencoretan data penerima PBI ini merupakan implementasi dari diterapkannya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). DTSEN digunakan sebagai panduan data penyaluran bansos karena penyaluran bansos selama ini yang dinilai tidak tepat sasaran.

BPS terus melakukan pemutakhiran DTSEN per tiga bulan sekali melalui ground check. Ground check bertujuan untuk mengecek inclusion error dan exclusion error pada penyaluran bansos tahap 1 sehingga dapat menyempurnakan DTSEN untuk penyaluran tahap berikutnya.

"Penggunaan DTSEN sebagai sumber data utama dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan sosial dan ekonomi sehingga dapat memastikan program pemerintah yang terlaksana secara lebih tepat sasaran, efektif, efisien dan akuntabel," jelas Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti secara terpisah.

Dalam merumuskan DTSEN, BPS mengintegrasikan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang direkonsiliasi dengan data Dukcapil, BPJS Ketenagakerjaan dan PLN.

Editor: Aspian Nur