“BKN telah menunjukkan progresivitas yang baik dalam melakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian,” ujarnya usai acara Tasyakuran 75 Tahun BKN, di Jakarta, Selasa (25/6/2023). Untuk itu, Menteri Anas pun terus mendorong BKN melakukan pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian. Anas menyebutkan, layanan kepegawaian yang dipangkas mulai dari layanan pindah instansi, kenaikan pangkat, pensiun, penetapan nomor induk pegawai (NIP), dan lainnya.
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian Pan-RB) berkoordinasi dengan BKN terkait pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian sejak akhir 2022 dan mulai diimplementasikan pada awal 2023.
Dia mengatakan, hal tersebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yakni menyederhanakan layanan birokrasi. “Kalau terkait layanan kepegawaian, ini ibarat customer internal. Bagaimana kita bisa melayani customer external alias publik dengan baik kalau di dalam saja kita mau mengurus administrasi kepegawaian saja masih ribet,” ujarnya dalam siaran pers yang dikutip Kompas.com.
Adapun pemangkasan layanan kepegawaian yang didorong di BKN, di antaranya proses bisnis layanan pensiun pegawai negeri sipil (PNS) yang semula memerlukan lima tahapan kini menjadi dua tahapan. Kemudian, layanan kenaikan pangkat yang semula memerlukan 8 hingga 14 tahapan dipangkas menjadi dua tahap.
Layanan pindah instansi yang semula 11 tahap diringkas menjadi dua tahap. Begitu pula dengan layanan perbaikan dan penetapan NIP yang semual memerlukan 11 tahap kini bisa diselesaikan dengan dua tahap. “Tadi saya minta ke BKN kalau bisa diringkas lagi sehingga yang sekarang sudah cukup ringkas menjadi semakin ringkas. Kuncinya adalah semakin terdigitalisasi,” paparnya. Berdasarkan data BKN, terdapat 508.544 ASN yang telah merasakan manfaat pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian dengan rincian, yakni 24.323 orang merasakan kecepatan layanan pensiun, 124.268 orang melakukan penetapan NIP, 3.718 orang mengajukan pindah instansi, dan 356.235 orang mendapatkan kenaikan pangkat. Pelaksana Tugas (Plt) Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan, BKN terus meningkatkan kualitas layanan kepegawaian. “Pemangkasan proses bisnis layanan kepegawaian terus kami jalankan. Sebagian besar ASN yang mengurus layanan sudah merasakan manfaatnya. Bila ada yang terkendala bisa dipastikan karena mungkin ada data mereka yang belum lengkap,” ujarnya.
Haryomo menambahkan, BKN telah menerbitkan 898.000 pertimbangan teknis untuk berbagai urusan kepegawaian. “Jadi kami sebenarnya telah menerbitkan 898.000 pertimbangan teknis, tetapi instansi pemerintah asalnya belum menerbitkan surat keputusan (SK) ke pegawainya. Yang sudah dapat SK sekitar 508.000,” ujarnya. Haryono berharap, instansi masing-masing pegawai segera menerbitkan SK sesuai apa yang diurus pegawainya. “Jadi progresivitas di BKN memang juga harus diiringi percepatan penerbitan SK di masing-masing instansi sebagai pejabat pembina kepegawaiannya,” terangnya.
Editor: Maruly Zainuddin
