"Belanja kementerian/lembaga (K/L) Rp417,2 triliun, itu hanya 41,7 persen dari target APBN 2023. Dari belanja K/L ini yang menonjol adalah belanja untuk persiapan pemilu, pembangunan IKN, dan pembangunan infrastruktur-infrastruktur prioritas," katanya dalam konferensi pers APBN KiTa, Senin (24/7/2023).
Sementara itu, belanja non-K/L per semester I 2023 ini mencapai Rp474,4 triliun. Ani, sapaan akrabnya, mengatakan jumlah ini baru 38,1 persen dari total target APBN 2023. Ia merinci belanja non-K/L tersebut terdiri dari belanja yang diterima manfaatnya langsung oleh masyarakat, seperti subsidi bahan bakar minyak (BBM), Kartu Prakerja, hingga subsidi pupuk.
Di lain sisi, ia menegaskan penerimaan negara per Juni 2023 sudah menyentuh 57,2 persen alias Rp1.407,9 triliun. Hal tersebut membuat APBN surplus Rp152,3 triliun atau 0,71 persen dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia.
"Jangan lupa, APBN 2023 tetap didesain dengan postur defisit, jadi hingga pertengahan tahun posisi positif ini memberi keyakinan bahwa defisit tahun ini masih bisa kita jaga, bahkan kita turunkan. Bahkan, keseimbangan primer di Rp368,2 triliun. Ini cukup besar, bahkan dibandingkan tahun sebelumnya," tutup Ani. Ia mencatat pertumbuhan pendapatan negara naik 5,4 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Editor: Maruly Zainuddin
