Namun, kata Arif, keputusan akhir dari rencana mogok kerja nasional harus dilakukan melalui konsolidasi antarorganisasi profesi yang ikut bersuara. Dia akan berkoordinasi dengan empat organisasi lainnya.
"Tapi memang mogok nasional itu dilakukan secara kolektif dengan empat organisasi profesi yang lainnya. Karena itu, sampai hari ini kita masih terus mengkonsolidasikan itu supaya ini bisa terlaksana," papar Arif.
Organisasi profesi IDI dkk demo di depan gedung DPR hari ini. Mereka menolak pengesahan RUU Kesehatan dalam paripurna siang ini. Arif mengatakan mekanisme mogok kerja nasional itu tetap memperhatikan posisi vital di rumah sakit. Aksi mogok kerja akan dilakukan hanya untuk bagian-bagian tertentu. "Kami sudah sepakati mogok kerja itu, kecuali di tempat-tempat yang critical, seperti ICU, gawat darurat, kamar bedah, untuk anak-anak yang emergency, itu tidak kita lakukan," sebut Arif. "Tapi yang umum, yang efektif, yang bisa kita rencanakan, yang pilihan itu bisa dilakukan," tambahnya.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin angkat bicara. Ia merespons ancaman mogok kerja itu sebagai bagian dari demokrasi. "Saya rasa di alam demokrasi ini teman-teman saya sangat menghargai perbedaan pendapat, diskursus itu adalah hadiah di krisis keuangan tahun 98," kata Budi di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/7/2023) dikutip detiknews.com.
Budi menyebut tak ingin mundur balik menyikapi pendapat seperti itu. Ia menilai perbedaan pendapat soal RUU Kesehatan itu wajar. "Jadi saya tidak ingin mundur balik bahwa orang tidak boleh berbeda pendapat, kita sama-sama mesti sadari adalah berbeda pendapat itu wajar," kata Budi.
Editor: Maruly Zainuddin
