Menurutnya kalau hanya 1 - 2 orang yang bertugas untuk mengarahkan, mengontrol, hingga mengawasi supaya hasil bangunan atau proyek memiliki kualitas yang baik tidak menjadi persoalan.
Ia pun menampik bahwa kabar dimasukkannya pengawas asing dalam proyek IKN merupakan salah satu upaya untuk menggaet investor. "Ndak-ndak ya karena kita ingin menaikkan level kualitas kita, jangan nanti hasilnya kaya SD Inpres mau?," kata Jokowi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan guna memastikan kualitas dari IKN, bakal melibatkan tenaga kerja asing dalam hal pengawasan.
"Saya lapor ke Presiden, pengawas terpaksa dengan segala hormat pake bule untuk kualitas. Jangan sampai Istana Presiden itu jadi tapi tidak bagus," ungkap Luhut saat menghadiri undangan rapat kerja dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat (9/6/2023)
Luhut menyampaikan, melalui tim percepatan pembangunan IKN kini sedang mempersiapkan insentif, status tanah, dan model bisnis serta pengembangan kawasan yang nantinya akan ramat terhadap investasi.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono juga menyebut usulan penggunaan TKA ini juga masih sebatas wacana. "Wah itu baru wacana kan, sebetulnya sudah lama itu saya usulkan dulu," kata Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (13/6/2023).
Basuki tidak menjelaskan alasan dibalik rencana penggunaan tenaga kerja asing itu. Namun Ia membantah bahwa tenaga kerja lokal tidak mampu dan bersaing dalam pembangunan.
Editor: Maruly Zainuddin
