Mahfud sudah mengeluarkan instruksi penundaan halal bihalal di lingkungan kementerian, TNI, Polri, BUMN hingga pemerintah daerah untuk menjamin kelancaran mobilisasi arus balik, seperti yang ditulisnya di media sosial Instagram dan dikutip Korankaltim.com Selasa (25/4/2023) hari ini.
"Guna meningkatkan kelancaran mobilitas masyarakat pascaperiode libur nasional dan Idul Fitri, maka pemerintah menghimbau agar kegiatan halal bihalal yang sifatnya pengumpulan pegawai secara serentak ditunda," kata.
Penundaan halal bihalal dilalukan hingga pekan kedua pascaperayaan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah/2023 Masehi atau baru bisa dilaksanakan pada awal bulan Mei 2023. "Artinya kegiatan halal bihalal atau syawalan itu baru bisa dimulai tanggal 2 Mei Tahun 2023," ujar Mahfud yang juga Menko Polhukam ini. “Surat resmi akan segera dikirim ke kantor dan instansi masing-masing,” tegasnya.
Mahfud mewakili Menpan-RB Abdullah Azwar Anas meminta imbauan ini segera ditindaklanjuti oleh masing-masing pihak. "Jadi ini dilaksanakan terhitung sejak Senin 24 April 2023. Jadi, penundaan pelaksanaan halal bihalal bukan pelarangan tetapi penundaan karena banyak mobilitas, agar tidak terjadi penumpukan, agar orang juga bisa melakukan halal bihalal dulu secara personal sebelum berkumpul secara ramai-ramai," pungkasnya.
Seperti diketahui, cuti bersama dilaksanakan dan ditambah satu hari menjadi tanggal 19, 20, 21,24, dan 25 April 2023, sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menpan-RB tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2023. Aturan cuti bersama mengalami perubahan dari yang sebelumnya dilaksanakan pada 21, 24, 25, dan 26 April 2023.
Editor: Aspian Nur
