Pembiayaan hijau juga berperan penting dalam mendukung transformasi ekonomi hijau di Indonesia. Terkait pembiayaan hijau tersebut, Menko Airlangga menjelaskan bahwa Pemerintah mendorong berbagai instrumen antara lain Green Sukuk dan juga beberapa pemanfaatan dari refinancing Green Sukuk dengan pengembangan pembangunan fasilitas dan infrastruktur energi terbarukan seperti pembangkit listrik tenaga surya, mikrohidro dan minihidro.
“Instrumen alternatif seperti blended finance juga disiapkan, terutama skema pembiayaan dengan menampung dana dari filantropi atau swasta serta dari berbagai lembaga pengelola dana multinasional ataupun perencanaan seperti ADB atau World Bank. Badan Pengelolaan Dana Lingkungan Hidup juga telah didirikan untuk membantu pembiayaan pada program ekonomi hijau,” jelas Menko Airlangga.
Lebih lanjut, Menko Airlangga juga menjelaskan bahwa beberapa program EBT di Indonesia dibantu dari pembiayaan lembaga-lembaga yang berbentuk Development Finance Institution (DFI) dan Export Credit Agency (ECA). Sebagai informasi, diperkirakan Indonesia membutuhkan investasi hingga tahun 2060 sebesar 77.000 triliun rupiah untuk mencapai berbagai target mencapai net-zero emmissions di tahun 2060. Menko Airlangga menyampaikan bahwa koordinasi dan integrasi menjadi penting dalam melakukan transformasi ekonomi hijau karena transformasi tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Pemerintah, tetapi juga tanggung jawab seluruh stakeholder.
“Negara-negara lain tengah berlomba untuk mempercepat transisi menuju ekonomi hijau, termasuk Indonesia. Ke depan, pangsa bahan bakar fosil akan berkurang dan energi bersih akan meningkat. Tentunya ini akan kita dorong untuk memperbaiki bauran energi,” pungkas Menko Airlangga. (*/Kk)
