Sementara itu, saat ditanyakan apakah KPK sudah menanyakan hal tersebut kepada dirinya, dia hanya menggelengkan kepala. Dia langsung berjalan menuju mobil tahanan KPK untuk kembali ke rutan.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkap adanya dugaan bagi-bagi kaveling di IKN Nusantara di Kaltim. Alex mengatakan KPK akan menyelidiki dugaan keterlibatan Abdul Gafur Mas'ud dalam hal ini.
"Sementara terkait kaveling, saya nggak tahu apakah itu terkait dengan Bupati PPU itu juga bagi-bagi kaveling. Tentu kalau ada info seperti itu, nanti akan didalami penyidik, kepada siapa saja," kata Alex dalam konferensi pers di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat (11/3).
Alex menyebut informasi tersebut baru sekadar rumor dan perlu dicari tahu fakta sebenarnya. Sementara itu, untuk bagi-bagi kaveling, dia menyebut KPK juga belum mendapatkan info detailnya.
"Tapi informasi itu saya baru tahu, baru rumor. Rumor itu harus dicari kebenarannya, seperti itu," katanya. Kita juga belum mendapat info terkait pengkavelingan tersebut. Saya sendiri juga belum dapat info dari staf," ujarnya.
Alexander Marwata mengungkap lahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur tidak semuanya 'clean and clear'. Dia mengatakan ada dugaan bagi-bagi kaveling di sana.
Hal itu disampaikan Alexander saat menggelar rapat koordinasi (rakor) pemberantasan korupsi terintegrasi bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim). Rapat itu digelar di kantor Gubernur Kaltim, Rabu (9/3).
"Bapak Presiden juga sudah meminta pengawalan IKN kepada KPK," kata Alexander.
Dia berharap bisnis apa pun di Kaltim bisa memberikan manfaat bagi masyarakat Kaltim. Dia menyebut mengawal proyek IKN jadi prioritas KPK.
"Jangan sampai tikus mati di lumbung padi. Seharusnya tidak ada masyarakat miskin di Kaltim. Ibu Kota Negara (IKN) juga menjadi prioritas kami," katanya.
Sumber: detikcom