Alokasi anggaran Program PEN tahun ini sebesar Rp455,62 T akan didorong untuk front-loading pada awal tahun 2022. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong keberlanjutan pemulihan ekonomi di Triwulan I-2022.
Berbagai insentif telah dilanjutkan, antara lain Insentif Fiskal PPN DTP Perumahan, PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Roda 4, Perluasan Program BT-PKLWN dan Subsidi Bunga KUR. Dukungan insentif lainnya juga akan segera dikeluarkan sebagai bagian dari Program PEN untuk menstimulus aktivitas ekonomi di tahun 2022. Diharapkan semangat mempercepat pemulihan ekonomi ini menyebar kepada seluruh pihak, termasuk di kalangan akademisi.
“Momentum pemulihan ekonomi ini perlu untuk kita jaga dan tingkatkan bersama sehingga dapat meningkatkan penyerapan tenaga kerja dan kesejahteraan masyarakat, serta untuk tumbuh tinggi dan keluar dari Middle Income Trap dalam jangka menengah panjang. Reformasi struktural menjadi kuncinya, terutama dalam peningkatan kualitas SDM dan transformasi ekonomi menuju ekonomi yang berkelanjutan,” ucap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat menyampaikan keynote speech pada acara Kuliah Umum yang bertajuk Strategi Percepatan Pengembangan Digitalisasi dan Kewirausahaan Pada Mahasiswa yang berlangsung di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, Sabtu (5/3/2022).
Peningkatan kualitas SDM dapat dilakukan untuk mendorong aktivitas kewirausahaan. Generasi muda yang berkualitas tinggi akan memiliki peran penting sebagai Game Changer sehingga dapat mendorong aktivitas kewirausahaan dan mempercepat penciptaan lapangan kerja.
Hingga tahun 2030, Indonesia diperkirakan membutuhkan talenta digital sebanyak 9 juta orang. Pengembangan keterampilan digital diperkirakan akan memberikan kontribusi senilai Rp4.434 triliun kepada PDB di tahun 2030 atau setara dengan 16%.
“Hal tersebut akan menjadi peluang yang besar bagi ekonomi Indonesia apabila dapat dimanfaatkan dengan baik. Pemanfaatan talenta digital ini juga akan berperan sebagai akselerator bagi wirausaha,” jelas Menko Airlangga,
Saat ini, Pemerintah telah memfasilitasi pengembangan lembaga inkubator di berbagai kota di Indonesia. Pemerintah juga telah menetapkan sistem pemeringkatan lembaga inkubator yang dilakukan oleh tim asesor berdasarkan penunjukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
Pemerintah juga memberikan dukungan pengembangan talenta digital melalui Gerakan Nasional Literasi Digital, Digital Talent Scholarship, dan Digital Leadership Academy. Ketiga program ini akan membantu pengembangan keterampilan digital dari level basic hingga advance. Selain itu, pemerintah juga terus mendorong digitalisasi UMKM sehingga dapat meningkatkan produktivitas UMKM.
Dukungan pembiayaan bagi wirausaha maupun UMKM juga telah diberikan melalui program KUR. Segmentasi KUR yang telah terbagi menjadi KUR super mikro, mikro, dan kecil dapat dimanfaatkan bagi mahasiswa yang ingin membangun usahanya sejak dini.
Kriteria KUR super mikro yang tidak memiliki pembatasan minimal waktu pendirian usaha akan memudahkan mahasiswa sebagai wirausahawan baru untuk memperoleh pembiayaan dibawah Rp10 juta. Pemberian KUR kepada wirausaha baru bertujuan membantu pengusaha pemula untuk mengembangkan usahanya di tahap awal dan diharapkan kebutuhan pembiayaannya dapat “naik kelas” seiring berkembanganya usaha.
Sepanjang tahun 2021, pembiayaan KUR telah disalurkan sebesar Rp280,17 triliun dan diberikan kepada 7,38 juta debitur. Pembiayaan KUR ini akan terus dilakukan di tahun 2022. Adapun hingga akhir Februari 2022, pembiayaan KUR telah tersalurkan sebesar Rp 55,06 triliun kepada 1,26 juta debitur.
Akselerasi dalam meningkatkan kualitas SDM dan transformasi ekonomi memerlukan koordinasi dan sinergi dengan seluruh pihak, termasuk Perguruan Tinggi. “Saya berharap ada unicorn dari Palembang, khususnya dari UIN Raden Fatah karena itu Perguruan Tinggi agar dapat meningkatkan perannya tidak hanya sebagai tempat pembelajaran, namun juga sebagai pengantar bagi mahasiswa ataupun lulusannya yang ingin berwirausaha,” tutup Menko Airlangga.
Turut hadir dalam acara Kuliah Umum di UIN Raden Fatah Palembang diantaranya Menteri Perindustrian, Anggota DPR RI, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian, Rektor UIN Raden Fatah Palembang, serta para dosen dan mahasiswa. (*/kk)
