Opini WTP merupakan sebuah standar wajib yang harus dipertahankan. Hal ini yang mampu mendorong perbaikan kinerja secara terus menerus, mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, serta penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan dengan BPK RI, pada bulan Juli yang lalu, berharap agar seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak hanya berlomba mengejar opini WTP, tetapi juga harus bekerja keras dalam meningkatkan praktik tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Pada kesempatan penyerahan LHP tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa ruang untuk perbaikan dan pengendalian internal tetap harus diidentifikasi dan terus dilakukan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement). Harus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang disampaikan dalam LHP, sesuai rencana aksi dan tenggat waktu yang telah disepakati, serta menyampaikan monitoring tindak lanjutnya secara periodik.
Menko Airlangga juga menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa di masa pandemi ini perlu bekerja cepat, memperkuat sinergi dan kolaborasi, checks and balances, saling bekerja sama dan koreksi, agar semua kebijakan dan program berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi ini.
Atas pencapaian tersebut, Menko Airlangga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kesempatan untuk berkoordinasi secara intensif dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di Kemenko Perekonomian, serta kepada jajaran Kemenko Perekonomian yang telah bekerja keras mewujudkan hal tersebut. (*/Kk)
Editor : Bambang Irawan
Opini WTP merupakan sebuah standar wajib yang harus dipertahankan. Hal ini yang mampu mendorong perbaikan kinerja secara terus menerus, mendorong pengembangan Sistem Pengendalian Internal yang memadai, serta penerapan Governance, Risk and Compliance (GRC) di lingkungan Kemenko Perekonomian.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan dengan BPK RI, pada bulan Juli yang lalu, berharap agar seluruh jajaran Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak hanya berlomba mengejar opini WTP, tetapi juga harus bekerja keras dalam meningkatkan praktik tata kelola pemerintah yang baik (good governance).
Pada kesempatan penyerahan LHP tersebut, Menko Airlangga juga menyampaikan bahwa ruang untuk perbaikan dan pengendalian internal tetap harus diidentifikasi dan terus dilakukan perbaikan berkesinambungan (continuous improvement). Harus berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK yang disampaikan dalam LHP, sesuai rencana aksi dan tenggat waktu yang telah disepakati, serta menyampaikan monitoring tindak lanjutnya secara periodik.
Menko Airlangga juga menyampaikan sesuai arahan Presiden Joko Widodo bahwa di masa pandemi ini perlu bekerja cepat, memperkuat sinergi dan kolaborasi, checks and balances, saling bekerja sama dan koreksi, agar semua kebijakan dan program berjalan efektif, masyarakat mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan bangsa kita bisa segera bangkit dari pandemi ini.
Atas pencapaian tersebut, Menko Airlangga mengucapkan terimakasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada BPK RI yang telah melaksanakan pemeriksaan dengan sebaik-baiknya dan memberikan kesempatan untuk berkoordinasi secara intensif dalam pemeriksaan pengelolaan keuangan negara di Kemenko Perekonomian, serta kepada jajaran Kemenko Perekonomian yang telah bekerja keras mewujudkan hal tersebut. (*/Kk)
Editor : Bambang Irawan
