“Saat ini pemerintah melakukan realokasi dan refocusing terhadap program PEN agar penanganan pandemi bisa mendorong daya beli masyarakat dan juga menjaga roda ekonomi,” tutur Airlangga dalam keterangan virtual di Jakarta, Senin (12/7).
Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) ini menambahkan, pemerintah melakukan realokasi, refocusing, dan reprioritisasing sekitar Rp 225,54 triliun sebagai antisipasi pengetatan PPKM. Anggaran sebesar ini untuk mendorong berbagai program prioritas.
"APBN kita cukup fleksibel dalam merespons berbagai dinamika kondisi sosial ekonomi yang berkembang di masyarakat,” tegas Airlangga.
Ia menegaskan beberapa stimulus yang disiapkan pemerintah antara lain, diskon listrik, bantuan produktif, bantuan sosial tunai. Bantuan sosial tunai (BST) diperpanjang hingga Agustus dengan target 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Setiap KPM akan menerima Rp 300 ribu per bulan. Program Keluarga Harapan (PKH) akan menyasar 10 juta KPM dengan anggaran sekitar 28,31 triliun.
Selain itu, pemerintah juga akan menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) Desa yang ditargetkan mencapai 8 juta KPM dengan besaran nilai manfaat Rp 300 ribu per KPM per bulan. Pendataan calon penerima BLT Desa dilakukan Kepala Desa atau Tim Relawan Desa dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kemensos.
Ketua Umum DPP Partai Golkar ini menambahkan, Kartu Sembako yang dipercepat penyalurannya menargetkan 18,8 juta KPM dengan masing-masing penerima sebesar Rp 200 ribu. Kartu Prakerja ada penambahan anggaran Rp 10 triliun untuk 2,8 juta penerima. Selanjutnya insentif usaha sekitar Rp 50,84 triliun.
"Dari sisi UMKM dan koperasi, stimulus PEN diberikan hingga semester I 2021, telah terealisasi sebesar Rp51,27 triliun,” tegas Airlangga. (*/kk)
Editor : Bambang Irawan
