Dalam pelaksanaan COP26, Inggris bermitra dengan Italia yang pada tahun ini menjabat sebagai Presidensi G20.
Airlangga dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pemerintah Inggris kepada Indonesia untuk menjadi Ketua Dialog Bersama Perdagangan Hutan, Pertanian dan Komoditi (Forest, Agriculture and Commodity Trade /FACT) bersama Inggris.
“Saya senang Inggris mengakui kekuatan Indonesia yang berkomitmen untuk menerapkan pertanian berkelanjutan dan perdagangan komoditas serta sekaligus memperkuat kerja sama bilateral, khususnya di bidang Perubahan iklim,” ungkap Airlangga Hartarto dalam rilisnya kepada media, Selasa.
Airlangga juga menyambut baik diskusi dari Pertemuan Meja Bundar Tingkat Menteri FACT pada bulan April. Khususnya pada pengaturan kolaborasi yang memungkinkan negara untuk bekerja bersama dan mengembangkan peta jalan untuk tindakan.
Pertemuan ini akan menjadi kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk membahas Co-Chairmanship, Indonesia dan Inggris tentang Kehutanan, Pertanian dan Dialog Perdagangan Komoditas (FAKTA). Selain itu bagaimana kedua pimpinan dapat memainkan perannya guna mengarahkan dialog ini untuk kepentingan terbaik semua.
“Saya ingin menegaskan kembali komitmen Indonesia untuk memperkuat dialog. Sebagai Co-chair, kita perlu berbagi visi dan pemahaman yang sama yang akan mengarah pada saling menguntungkan sebagai mitra yang setara,” tutur Airlangga.
Dunia sekarang dihadapkan pada berbagai tantangan yang diperparah oleh Pandemi Global Covid-19 yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu sangat penting untuk berkolaborasi guna memulihkan ekonomi dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan, termasuk menurunkan emisi karbon secara signifikan.
Penting bagi negara-negara peserta untuk memanfaatkan Dialog FACT ini guna menemukan solusi umum dalam mengejar upaya untuk meningkatkan tujuan yang berkelanjutan, tanpa mengorbankan kebutuhan esensial untuk pemulihan ekonomi.
Penting bagi kita untuk menjauhkan FACT dari fokus pada hal komoditas dan produk, seperti minyak sawit, kedelai, daging sapi, dan lainnya. FACT Dialogue harus menemukan solusi holistik antara konsumen dan produsen negara-negara dalam sistem pertanian dan perdagangan komoditas secara keseluruhan. Termasuk meningkatkan upaya keberlanjutan yang ada dan membuka jalan menuju inovasi.
Secara khusus, Airlangga menggarisbawahi bahwa kedua negara perlu bekerja untuk mencapai konsensus global di COP26 dalam Glasgow November mendatang. Diskusi di FACT Dialogue, menurut Airlangga, seharusnya memberi pemahaman yang lebih baik dari berbagai tantangan dan kompleks di depan.
“Kita harus bekerja ke arah kolaborasi dan kerja sama yang akan mengarah ke tindakan kolektif yang inklusif daripada berfokus pada perbedaan. Kita membutuhkan “narasi” baru di luar komoditas tertentu yang “buruk”, dan membantu menghadirkan gambaran yang seimbang tentang upaya konkret negara-negara produsen dalam mengembangkan pertanian dan perdagangan komoditas yang berkelanjutan,” tutur Airlangga.
Dalam kesempatan itu Airlangga juga menekankan Indonesia selalu menjadi pemain global yang berkomitmen dan aktif dalam perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati, untuk menghentikan dampak buruk dari perubahan iklim dan mengejar program untuk mengentaskan kemiskinan, yang juga penting bagi keberhasilan untuk mencapai tujuan tersebut.
“Indonesia siap memimpin dengan contoh pada isu perubahan iklim. Transparansi, akuntabilitas, ketertelusuran dan skema berbasis penelitian telah menjadi dasar kami pencarian keberlanjutan,” ujar Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar itu.
Terkait perubahan iklim, Indonesia berada di garis depan dan di jalur yang tepat memenuhi Nationally Determined Contribution (NDC) serta upaya Indonesia untuk mencapai target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) dan kepentingan nasional untuk mencapai pembangunan berkelanjutan.
Melalui NDC, Airlangga menyatakan Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi rumah kaca (GRK) sebagai sebanyak 29%, melalui usaha sendiri (business as usual) dan 41%, dengan dukungan internasional, pada tahun 2030.
“Saat ini, kami berada di jalur yang benar dan optimistis untuk mencapai target pengurangan 29%, Namun, kami masih berjuang untuk mencapai 41% target pengurangan karena kurangnya bantuan internasional seperti keuangan dan teknologi,” tambah Airlangga
Indonesia telah mengadopsi dan melaksanakan beberapa inisiatif tentang keberlanjutan praktik, seperti Sistem Jaminan Legalitas Kayu (SVLK), Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO), dan Karet Alam Berkelanjutan Platform (SNARPI), yang merupakan inisiatif swasta tetapi dengan dukungan penuh pemerintah. “Kami sedang mengerjakan pengembangan sertifikasi lain yang serupa tetapi terintegrasi skema untuk komoditas lain,” tutur Airlangga.
Pemerintah Indonesia juga menghargai kerja sama yang sedang berlangsung antara Indonesia dan Inggris di bidang Program Penguatan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Indonesia (SPOSI). Program ini bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan produksi minyak sawit berkelanjutan dengan memperkuat kapasitas petani kecil dan meningkatkan penerimaan produk minyak sawit berkelanjutan Indonesia di pasar internasional.
Petani kecil adalah pemain kunci penting dalam industri minyak sawit Indonesia. Pada 2018, petani kecil berkontribusi hampir setengah (5,6 juta hektar atau 46%) dari total areal perkebunan kelapa sawit dan menghasilkan 12,7 juta ton (atau 37%) minyak mentah minyak sawit di Indonesia.
Pemerintah telah mengeluarkan Keputusan Presiden untuk meningkatkan Standar sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO). Selain itu, Pemerintah Indonesia juga telah menerbitkan Rencana Aksi Nasional Minyak Sawit Berkelanjutan. Rencana aksi telah dirumuskan dan dikembangkan oleh multi-stakeholder dalam proses dialog yang transparan dan seimbang.
Indonesia meminta dukungan pemerintah Inggris dalam melawan kampanye negatif terhadap Minyak Sawit dan produk turunannya di Eropa karena kontra-produktif dan hanya menyuarakan mengatur nada negatif.
Airlangga juga memahami bahwa Departemen Lingkungan, Pangan, dan Pedesaan Inggris Affairs (DEFRA) mengusulkan untuk memperkenalkan persyaratan uji tuntas untuk perusahaan yang ingin mengimpor minyak sawit. Kebijakan ini akan didasarkan pada Global Reporting Initiative (GRI) standar untuk uji tuntas.
Upaya dari Pemerintah Inggris itu yang secara tidak langsung memaksakan standar pelaporan sukarela ekspor pertanian unggulan Indonesia adalah tindakan hambatan non-tarif yang diskriminatif, tidak adil dan tidak perlu.
Dalam akhir sambutannya Airlangga menyatakan berterima kasih atas undangan Inggris untuk menjadi Ketua Bersama Dialog FACT untuk berbagi visi dan tindakan di lapangan menuju lanskap berkelanjutan pengelolaan, termasuk kehutanan dan pertanian.
“Saya siap dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan Anda dan Pemerintah Inggris Raya tentang masalah perubahan iklim serta ekonomi bilateral kerjasama antara Indonesia dan Inggris,” kata Airlangga.(*/KK)
Editor : Bambang Irawan
