Pertemuan awal pejabat negara setingkat Menteri (First Ministerial Roundtable) dari 26 negara telah dilakukan pada Kamis (15/04/2021) kemarin.
Forum dialog ini bertujuan untuk menjadi wadah kolaborasi, baik bagi negara-negara produsen maupun konsumen dalam mempromosikan perdagangan komoditas dan pembangunan sembari menguatkan perlindungan terhadap lingkungan dan hutan. Conference to The Parties (COP) merupakan konferensi pengambilan keputusan tertinggi terkait Konvensi Kerangka Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nation Framework Convention on Climate Change - UNFCCC).
“Pertemuan perdana tingkat menteri ini memberi kita kesempatan untuk melakukan dialog terbuka antara negara-negara produsen dan konsumen dalam masalah keberlanjutan guna mempromosikan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dan sosial serta perlindungan lingkungan,” kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto
Di tengah banyaknya kebijakan perdagangan yang restriktif dari negara-negara Eropa, melalui forum ini Indonesia bertekad untuk menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam menjaga keseimbangan antara perlindungan lingkungan dan pembangunan ekonomi untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan. “Indonesia akan memimpin dengan memberikan contoh (leading
by example),” kata Airlangga.
Indonesia telah mengambil langkah-langkah konkret sebagai negara pertama yang mengimplementasikan Voluntary Partnership Agreement (VPA) on Forest Law Enforcement, Governance and Trade (FLEGT) bersama Uni Eropa dan Inggris. Indonesia juga telah melakukan penguatan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO).
Pada 2020, Indonesia juga telah berhasil menurunkan 91,84 persen luas area kebakaran lahan dibandingkan tahun sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, kebakaran hutan di Indonesia pada tahun lalu adalah seluas 300 ribu hektare, sementara itu di Amerika Serikat seluas 3,5 juta hektare, di Uni Eropa seluas 400 ribu hektare, hutan amazon seluas 2,2 juta dan 18,6 juta hektare di Australia pada periode yang sama.
Dalam sesi yang sama, Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris, Lord Zac Goldsmith menyampaikan pentingnya membangun momentum dan meningkatkan kolaborasi dalam menyusun peta jalan dan merumuskan aksi-aksi konkret untuk dapat disepakati nantinya pada Sidang Perubahan Iklim COP26 di Glasgow. Undangan dan tawaran Co-chairmanship Dialog FACT kepada Indonesia merefleksikan pengakuan Inggris terhadap komitmen kuat Indonesia dalam penanganan di bidang perlindungan lingkungan hidup, keanekaragaman hayati dan perubahan iklim. “Terdapat peluang bagi dunia untuk melakukan suatu pendekatan yang berkelanjutan antara pemanfaatan lahan dan produksi komoditas senilai US$4,5 triliun setiap tahun hingga 2030, seraya menjaga lingkungan,” ujar Lord Goldsmith.
Airlangga juga menjelaskan upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam mewujudkan produksi dan perdagangan berkelanjutan yaitu dengan: (1) penerapan sistem jaminan legalitas kayu dan minyak sawit berkelanjutan (ISPO), (2) upaya mengurangi kayu illegal dan deforestasi, (3) upaya restorasi dan rehabilitasi lahan gambut, serta (4) penetapan lahan konservasi. Upaya dilakukan untuk mengurangi emisi sebesar 29 persen di 2030 dan bahkan bukan tak mungkin dengan dukungan kerjasama internasional diperkirakan dapat dikurangi hingga 41 persen emisi di 2030.
Pertemuan ini menyepakati Joint Statement on Principles for Collaboration under the Sustainable Forest Management, Agriculture and Commodity Trade (FACT) Dialogue. Lebih lanjut, forum menyepakati pembentukan empat kelompok kerja, antara lain: 1) Trade and Market Development; 2) Smallholder Support; 3) Transparency and Tracebility; dan 4) Research, Development and Innovation yang akan segera menyusun Peta Jalan (Roadmap) mengenai langkah konkret yang dapat diambil oleh pemerintah.
First Ministerial Roundtable ini, juga dihadiri oleh Menteri Pasifik dan Lingkungan Inggris Raya Lord Zac Goldsmith of Richmond Park, COP 26 President Designate UK, The Right Honourable Alok Sharma MP, Wakil Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Alue Dohong, serta para Menteri, Duta Besar dan Pejabat Tinggi negara lainnya dari 26 negara. (*/10kk)
Editor: Aspian Nur
Sumber : kemenko perekonomian
