Dalam dokumen itu disebutkan Kemenhan akan memprioritaskan anggaran untuk mendukung stimulus pemulihan ekonomi, membiayai multiyears contract, carry over kegiatan 2020, prioritas KL dan prioritas nasional, biaya operasional, serta dukungan operasional pertahanan.
Lebih detail, kenaikan anggaran ini akan juga untuk pemenuhan pemeliharaan dan perawatan alutista dengan kesiapan sampai 70 persen dan kebutuhan bahan bakar minyak dan pelumas (BMP) sebesar Rp6,11 triliun.
Lalu, penyelesaian pekerjaan yang ditunda pada 2020 dan dialokasikan pada pagu 2021 sebesar Rp11,13 triliun, anggaran kesehatan rumah sakit militer Rp2,94 triliun, serta rencana pembaruan peralatan kesehatan melalui pinjaman luar negeri sebesar Rp1,07 triliun.
Kemudian, Kemenhan juga akan melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis yaitu program Minimum Essential Force (MEF). Beberapa program tersebut, antara lain dukungan pengadaan alutsista sebesar Rp9,3 triliun, modernisasi dan hewan alutsista TNI AD sebesar Rp2,65 triliun, TNI AL Rp3,75 triliun, dan TNI AU Rp1,19 triliun.
Selain itu, pembangunan jalan inspeksi pengamanan perbatasan (JIPP) sepanjang 375 km sebesar Rp321 miliar dan peningkatan kesejahteraan prajurit dengan pembangunan rumah dinas sebesar Rp964,5 miliar.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan pemerintah sengaja menaikkan anggaran Kemenhan untuk pembelian alutista dan perawatannya. Menurutnya, ini menjadi prioritas di Kemenhan. "Kalau kami melihat kebutuhan anggaran Kemenhan, untuk alutsista dan maintenance (perawatan). Itu, menjadi prioritas Kemenhan, jadi kami tidak melihat deviasi yang besar tapi lebih kepada kemampuan mereka untuk eksekusi," pungkas Sri Mulyani. (*)
Editor : Aspian nur
Berita ini sudah tayang di cnnindonesia.com hari Jumat 21 Agustus 2020 dengan judul Tunjangan Kinerja TNI Naik 80 Persen Tahun Depan
