Pengamat Ini Tak Sepakat Peserta PBN Wajib Jadi Komando Cadangan
2 menit baca237 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, JAKARTA --Pemerintah melalui Kementrian Pertahanan tengah menggagas Program Bela Negara untuk mahasiswa. Bahkan, nilainya akan masuk dalam Satuan Kredit Semester (SKS).
Menurut pengamat pertahanan Universitas Padjajaran Muradi, peserta Program Bela Negara (PBN) tidak wajib menjadi bagian dari Komando Cadangan (Komcad).
Dia justru tak sepakat jika peserta PBN ditujukan sebagai anggota Komcad. Sebab, prinsip bela negara merupakan sukarela dari masing-masing masyarakat.
Mahasiswa atau pelajar tak semestinya diwajibkan dengan PBN hingga masuk dalam kurikulum atau Sistem Kredit Semester (SKS).
"Komcad rekrutmennya sukarela, kalau bela negara di-SKS-kan jadi wajib. Bela negara silakan, tapi tidak perlu jadi SKS karena menyalahi esensi dari kesukarelaan. Bela negara itu sukarela walau tercantum di UUD pasal 30 soal hak dan kewajiban warga negara," kata Muradi saat dihubungi Republika, Selasa (18/8).
Muradi menjelaskan, tiga syarat pembentukkan Komcad, pertama sifatnya mendesak seperti dilakukan Jerman saat terjadi unifikasi.
Kemudian anggota Komcad punya kemampuan yang tak dimiliki personel TNI, misalnya kelebihan di bidang siber. Lalu ada ancaman serius hingga Komcad perlu disiapkan.
"Silakan peserta PBN jadi komcad, tapi sukarela sifatnya bukan wajib diarahkan ke sana," ujar Muradi.
Muradi menyatakan, tujuan pembentukkan Komcad dan PBN tak bisa disamakan. Regulasi yang mengaturnya pun berbeda. Sehingga wajar jika muncul kritik ketika peserta PBN dijadikan Komcad.
"Muaranya beda. Bela negara bisa sangat wajib jadi bentuknya wamil (wajib militer) lalu jadi Komcad. Sekarang PBN apa hanya untuk gugah semangat kebangsaan, berhenti disitu atau lebih jauh misal wamil atau Komcad," ucap Muradi.
Muradi menyarankan pemerintah agar fokus pada penyelenggaraan PBN yang sudah berjalan tanpa perlu mengubahnya saat ini.
"Kalau dihubungkan jadi kayak dipaksakan maka bisa ada resistensi dari masyarakat. Fokus saja pada PBN yang sudah jalan," sebut Muradi.
Sebelumnya Wakil Menteri Pertahanan Sakti Wahyu Trenggono mengatakan, tengah menjajaki kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) agar para mahasiswa bisa ikut PBN. Dalam satu semester mahasiswa bisa ikut pendidikan militer dan nilainya akan dimasukkan ke dalam SKS yang diambil.
Kemhan melalui PBN akan terus menyadarkan masyarakat untuk bangga sebagai orang Indonesia. Menurut dia, kecintaan terhadap negara oleh milenial bisa ditunjukkan dengan bergabung dalam Komponen Cadangan (Komcad).
Editor: M.Huldi
Berita ini terbit di Republika.co.id, Kamis 20 Agustus 2020, dengan judul "Pengamat: Peserta BPN Tak Wajib Jadi Komando Cadangan".
