"Sehingga kalau seandainya Agustus dan September itu juga terkontraksi minus, artinya Oktober awal kita bisa dikenakan status resesi, resesi ekonomi,” lanjut Tito.
Menurutnya, dengan adanya status resesi ekonomi di sebuah negara, maka impilkasinya akan meluas bukan hanya di bidang ekonomi saja, namun secara sosial, PHK dan berbagai sentimen lainnya.
Di bidang ekonomi, berpotensi membuat pelaku usaha menjadi lebih tidak confident kepada Indonesia, baik di dalam maupun luar negeri. Kemudian, muncul potensi sentimen politik bisa menjadi amunisi bagi dinamika politik, baik dalam negeri maupun luar negeri.
Karenanya, kata Tito, Presiden Joko Widodo sangat mendorong perputaran ekonomi di tengah masyarakat. “Salah satu upayanya dengan menggenjot realisasi anggaran untuk dimaksimalkan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah," ungkap Tito.
Terkait hal ini, Tito menyebut pihaknya telah mengontrol realisasi anggaran belanja nasional di 548 daerah. Tito meminta 548 kepala daerah untuk bisa segera merealisasikan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) guna mendongkrak perekonomian daerah terdampak pandemi Covid-19.
Hal ini sesuai Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo.
Selain itu, dalam rangka menggerakan ekonomi masyarakat, Kemendagri dan Kementerian Koperasi dan UMKM (KemenkopUKM) membahas tentang upaya sinergitas menggerakkan UKM daerah untuk menghindari resesi ekonomi.
Tito mengatakan, pihaknya akan mendukung sepenuhnya hal-hal yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah-daerah.
Editor: M. Huldi
Berita ini telah tayang di Kompas.com, Rabu 12 Agustus 2020 dengan judul "Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi".
