"Dari 96,8 juta yang termasuk dalam DTKS Kemensos, itu masih 30 juta yang tidak masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial. Jadi cukup besar," kata dia saat rapat gabungan antara DPR RI dengan pemerintah terkait Iuran BPJS Kesehatan, Jakarta Selasa (18/2/2020) siang tadi dikutip dari vivanews.com.
Padahal, berdasarkan Undang Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial mendapat mandat untuk melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan menjadi DTKS. Itu dapat digunakan sebagai dasar penyaluran berbagai bantuan sosial dan subsidi pemerintah.
Supaya data tersebut mampu melingkupi secara utuh data masyarakat penduduk miskin, maka Kementerian Sosial, dikatakannya, melakukan pembersihan data berdasarkan rekomendasi yang diajukan oleh pemerintahan daerah, baik kabupaten maupun kota. "Dari daerah masing-masing nama-nama yang harus masuk ke DTKS, dari kabupaten kota memberikan usulan ke Kemensos untuk masuk ke DTKS, sehingga nanti kami tetapkan sebagai DTKS. Kalau tidak masuk DTKS, bukan masyarakat miskin," sebut Juliari.
Juliari mengingatkan pemerintah daerah harus memiliki data yang benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakatnya agar data tersebut bisa dimanfaatkan sesuai kebutuhan. Sebab, menurutnya, pemerintah hanya bisa memperoleh data-data tersebut dari pemerintahan daerah. "Tapi, ini proses bertahap dan kami sangat berharap dukungan dari teman-teman anggota dewan yang terhormat agar bisa juga push pemda-pemda kabupaten kota untuk mengirimkan usulan-usulannya ke Kemensos sehingga mereka bisa kami masukkan ke PBI JK yang DTKS," tutupnya. (*)
