Penyegelan dilakukan di ruang Dewan Pengawas TVRI, di gedung yang terletak di kawasan Senayan, Jakarta. "Saat itu sudah ada kabar Helmy diberhentikan," katanya lagi seperti dikutip dari cnnindonesia.com
Sementara, Anggota Dewas LPP TVRI, Maryuni Kabul Budiono enggan berkomentar tentang penyegelan itu. "Kami siang ini akan mengedarkan press release," jelas Kabul.
Kabar pemberhentian Helmy Yahya dari posisi Dewan Pengawas TVRI, diungkapkan anggota Komisi I DPR, Farhan. Menurut Farhan, Helmy akan memberikan pernyataan dalam konferensi pers terkait kabar pemberhentian itu.
Kisruh TVRI bermula ketika beredar SK Dewan Pengawas LPP TVRI Nomor 3 Tahun 2019 tertanggal 4 Desember 2019, lewat media sosial, pada awal Desember 2019. Dalam SK itu, tertulis Helmy dinonaktifkan sementara dari kursi direktur utama TVRI. Melalui SK tersebut, Dewan Pengawas juga menetapkan Supriyono yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik LPP TVRI sebagai Pelaksana Tugas Harian (Plt) Dirut LPP TVRI.
Surat keputusan tersebut tidak mencantumkan alasan penonaktifan Helmy sebagai Dirut TVRI. Helmy pun menerbitkan surat yang menyatakan bahwa SK tersebut cacat hukum dan tidak berdasar. Kini, menurut Farhan, Dewan Pengawas TVRI harus bisa membuktikan alasan pemberhentian Helmy agar tak menimbulkan sengketa hukum. (*)
