1 menit baca325 kali dibaca
KORANKALTIM.COM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Nusa Tenggara Barat (NTB) sejak Senin (27/5/2019) malam kemarin.
Setidaknya, sampai Selasa (28/5/2019) pagi ini seperti dilansir dari CNNIndonesia.com, tim komisi antirasuah itu mengamankan delapan orang. Mereka kemudian dibawa ke Polda NTB untuk pemeriksaan awal.
"KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah NTB sejak tadi malam. Sampai pagi ini 8 orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.Laode menjelaskan, dari 8 yang diamankan, terdiri dari berbagai pihak. Salah satunya unsur penyelenggara negara, dalam hal ini pejabat Imigrasi. "Mereka terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta," ucap Laode.
OTT tersebut, lanjut Laode merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat terkait dugaan pemberian uang pada pejabat Imigrasi setempat terkait dengan izin tinggal WNA di sana. "Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut," kata Laode.
Laode mengatakan sesuai hukum acara, KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. "Informasi lebih lengkap akan disampaikan saat konferensi pers di KPK," paparnya. (*)
"KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di daerah NTB sejak tadi malam. Sampai pagi ini 8 orang dibawa ke Polda setempat untuk dilakukan pemeriksaan awal," kata Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.Laode menjelaskan, dari 8 yang diamankan, terdiri dari berbagai pihak. Salah satunya unsur penyelenggara negara, dalam hal ini pejabat Imigrasi. "Mereka terdiri dari unsur pejabat dan penyidik imigrasi serta pihak swasta," ucap Laode.
OTT tersebut, lanjut Laode merupakan tindak lanjut atas informasi dari masyarakat terkait dugaan pemberian uang pada pejabat Imigrasi setempat terkait dengan izin tinggal WNA di sana. "Diamankan uang ratusan juta yang diduga merupakan barang bukti suap untuk mengurus perkara di imigrasi tersebut," kata Laode.
Laode mengatakan sesuai hukum acara, KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum pihak yang diamankan. "Informasi lebih lengkap akan disampaikan saat konferensi pers di KPK," paparnya. (*)
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
127 km BaratLaut GORONTALOUTARA-GORONTALO
15 Nov 2026, 22:41:15 WIB • Kedalaman 465 km
Tidak berpotensi tsunami
Sumber: BMKG
Senin, 16 November 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.33
Dzuhur
12.00
Ashar
15.22
Maghrib
18.04
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
