Perusahaan publik akan melewati sejumlah pemeriksaan melalui lingkungan hingga pajaknya. Sehingga keberadaan perusahaan yang dibuka untuk publik itu menurut Luhut dapat dipertanggungjawabkan. "Itu kan enggak gampang melalui lingkungan, pajak segala macam. Jadi memang terlalu banyak kita ribut enggak jelas ini," tegas dia. "Jadi kalau dibilang saya punya 140 ribu hektar ya kalau ada 140 bagi-bagi sajalah. Jadi enggak usah dibahas yang kaya gitu," lanjut dia.
Sebelumnya, film dokumenter yang diunggah lewat channel WatchDoc pada Sabtu (13/4/2019) bulan lalu lalu itu menceritakan beberapa penggalian tambang batu bara di Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Nama Luhut ikut terseret karena menjadi salah satu pemegang saham perusahaan batu bara, PT Toba Bara Tbk (TOBA). Perusahaan itu disebut-sebut ikut menjadi salah satu pihak yang menambang batu bara sampai dikirim ke berbagai kawasan untuk pembangunan PLTU yang dianggap tak bertanggung dengan masyarakat sekitar.
Misalnya, udara yang tercemar, kurangnya air bersih, tidak ditutupnya sisa galian tambang, dan mengambil lahan kerja transmigran yang sebagian besar bertani. Tak sedikit anak kecil yang menjadi korban karena tenggelam di galian bekas tambang yang tak ditutup oleh perusahaan tambang. Padahal, hal itu bisa diantisipasi jika penambang lebih hati-hati dengan menutup galian tersebut.
Contoh lainnya, salah satu warga yang tinggal dekat dengan pembangunan PLTU diceritakan terkena kanker hingga meninggal karena menghisap udara dari pembangkit itu. Warga itu sempat dilarikan ke Rumah Sakit (RS) Dharmais, Jakarta. Selain itu, lahan warga yang digunakan untuk bertani juga diambil paksa. Padahal, belum ada perjanjian penjualan lahan sawah antara warga dan pengusaha.
Secara keseluruhan, penambangan batu bara terjadi untuk memenuhi kebutuhan listrik di berbagai wilayah di Indonesia. Luhut bukan satu-satunya pejabat yang disebut dalam film tersebut, tapi juga ada Presiden Joko Widodo (Jokowi), termasuk Cawapres nomor urut 2 Sandiaga Uno. (*)
