Adhyaksa Dault Minta KPU Hapus 17,5 Juta DPT Bermasalah

KORANKALTIM.COM,Jakarta-- Pemilu 2019 tinggal hitungan hari. Hingga kini, masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) masih jadi persoalan.

Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga era Susilo Bambang Yudhoyono, Adhyaksa Dault meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menghapus 17,5 DPT di Pemilu yang bermasalah.

Adhyaksa mengatakan penghapusan DPT lebih baik dilakukan jika KPU tak bisa menyelesaikan temuan DPT bermasalah ini lantaran pelaksanaan Pemilu kurang dari satu bulan lagi. 

"Kami meminta kepada KPU karena tinggal 15 hari lagi kapan deadlinenya [selesaikan DPT bermasalah]. Tapi kami juga meminta untuk dihapus saja," kata Adhyaksa di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4), dikutip dari cnnindonesia.com.

Relawan Pengawal Pemilu yang telah menyatakan diri mendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto-Sandiaga ini mengaku penghapusan DPT bermasalah ini akan lebih baik agar Pileg dan Pilpres 2019 berjalan lancar dan adil. Mengingat penghapusan DPT bermasalah dapat memperkecil potensi kecurangan. 

"Oleh karena itu pilpres ini harus berkualitas oleh karenanya relawan meminta DPT 17,5 juta dihapuskan," kata dia. 

Lebih jauh Adhyaksa menuding masalah DPT ini terjadi karena murni kesalahan KPU yang hanya mengambil data pemilih muda dan data pemilih pensiunan dari Dukcapil. Sementara data lainnya justru dibiarkan. 

"17,5 juta masih invalid karena KPU tidak mengambil data dari Dukcapil. Yang diambil hanya data usia muda dan pensiunan, malah sisianya ngambil data lama. Kalau tidak bisa dihapus dalam dua tiga hari ini untuk segera dihapus saja," kata dia. 

Jatah Menteri oleh Prabowo untuk Parpol

Tak hanya soal DPT Pemilu 2019 bermasalah, Adhyaksa juga merespons isu terkini lain yang marak jadi perbincangan. Salah satunya soal jatah kursi menteri oleh Prabowo untuk partai politik seperti yang dikatakan Direktur Media dan Komunikasi BPN Prabowo-Sandi, Hashim Djodjohadikusumo.

Adhyaksa mengatakan Hashim tak serius soal pernyataan jatah menteri dimaksud. Menurut dia, pernyataan Hashim soal jatah enam kursi menteri untuk PKS dan tujuh kursi untuk PAN hanya sebatas guyonan dan jawaban spontan yang tak mewakili Prabowo sama sekali. 

"Saya kira itu jawaban spontan dari Hashim. Saya kira hanya senda gurau Pak Hashim," kata Adhyaksa ditemui di Seknas Prabowo-Sandi, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Lagi pula selama ini tak ada pembicaraan terkait jatah menteri ketika dia bertemu dengan Prabowo. Meski bukan bagian dari BPN, tapi Adhyaksa mengklaim tahu persis bahwa Prabowo sejauh ini belum membahas kabinet pemerintahan.

"Itu (soal menteri) belum ada pembicaraan resminya. Saya bukan BPN tapi saya tahu persis belum ada pembicaraan itu di dalam BPN atau partai sendiri karena saya dekat dengan Prabowo," kata dia. 

Adhyaksa bahkan menjamin isu pembagian jatah kursi menteri untuk Parpol itu tak benar. Kata dia, Prabowo pasti akan menjaga ucapan sebelumnya yang akan memperbanyak menteri dari profesional alih-alih dari elite partai pengusung. 

"Yang saya tahu sejak pangkat bintang satu apa yang dia ucapkan akan dia laksanakan. Saya kira (jatah menteri untuk parpol) itu wacana dari Pak Hashim," katanya. 

Terkait Prabowo yang sempat memanggil Zulkifli Hasan, Eddy Soeparno, hingga Sohibul Iman sebagai calon menteri saat melakukan kampanye akbar di Bandung, hal itu pun dianggap biasa oleh Adhyaksa. 

Lagipula kata dia, mereka ini baru calon yang berarti kandidat dan belum tentu akan menjadi menteri. Kata Adhyaksa, pihaknya pun nanti akan memberi masukan kepada Prabowo agar memilih menteri yang bersih dan profesional. 

"Ya kalau calon kan memang mesti banyak nominsi, kaya global award aja kan dipilih yang terbaik. Kami akan berikan masukan sebagai relawan kepada beliau karena kami tidak mau ada pembantu beliau yang bermasalah," katanya. (*)

Editor: Muh.Huldi