Polri Sebut Video Tito Tak Utuh

JAKARTA - Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Divisi Humas Polri Brigjen Mohammad Iqbal menegaskan video pidato Kapolri Jenderal Tito Karnavian yang viral di masyarakat soal ormas telah dipotong-potong oleh oknum. 

“Itu sudah dipotong-potong (video pidato Tito) jadi kalimat tidak utuh,” kata Iqbal saat ditemui di Rumah Dinas Kapolri Jalan Pattimura Jakarta Selatan, Rabu (31/1).

Dengan dipotongnya konten pidato itu, Iqbal menyatakan muncul interpretasi yang negatif di masyarakat. Karena, menurutnya, pesan utuh dari pidato Tito tak tersampaikan dengan baik dan benar. 

“Bagaimana kalimat tidak utuh berarti pesan tidak utuh juga, tidak, sampai akhirnya menimbulkan interpretasi masing masing bahkan beberapa pihak dalam tanda petik menyalahkan Pak Kapolri,” papar dia. 

Padahal, Iqbal menegaskan, pernyataan Tito, tidak ingin memojokkan pihak atau ormas mana pun di Indonesia. “Maksud pak Kapolri di dalam video itu berbeda sekali. Tidak ada maksud menyudutkan pihak tertentu,” ucap Iqbal. 

Hal senada, diungkapkan oleh, Ketua Umum Syarikat Islam, Hamdan Zoelva usai meminta klarifikasi secara langsung ke Tito. Menurutnya, pidato asli itu memiliki durasi 26 menit. 

Tetapi, kata dia yang tersebar ke masyarakat hanya penggalan. Oleh sebab itu, Hamdan menilai wajar masyarakat memiliki pemahaman yang berbeda-beda. 

“Yang jadi viral bagian pidato yang keterangan Pak Kapolri tak sesuai dengan jiwa inti yang disampaikan dalam pidato itu. Karena itu pidato itu terpotong potong sehingga menghilangkan seluruh rangkaian cerita pidato yang saat itu dilakukan,” tutur dia. 

Berikut penggalan isi pidato Tito di Pondok Pesantren milik Maaruf Amin pada bulan Februari 2017 lalu, yang kini ramai diperbincangkan oleh masyarakat; 

Perintah saya melalui video conference minggu lalu, dua minggu lalu saat rapim Polri, semua pimpinan Polri hadir, saya sampaikan tegas, menghadapi situasi saat ini, perkuat NU dan Muhammadiyah. Dukung mereka maksimal (tepuk tangan). 

Semua Kapolda saya wajibkan untuk membangun hubungan dengan NU dan Muhammadiyah tingkat Provinsi. Para Kapolres wajib membuat kegiatan-kegiatan untuk memperkuat para pengurus cabang di tingkat kabupaten/kota. 

Para Kapolsek wajib untuk di tingkat kecamatan bersinergi dengan NU dan Muhammadiyah. Jangan dengan yang lain. Dengan yang lain itu nomor sekian. Mereka itu bukan pendiri negara. Mau merontokkan negara malah iya, ya. Tapi yang sudah konsisten dari awal sampai hari ini, itu adalah NU dan Muhammadiyah. 

Termasuk kami berharap hubungan antara Nu dan Muhammadiyah juga bisa saling kompak. Satu sama lainnya. Boleh beda pendapat, tapi kalau sudah bicara NKRI mohon, kami mohon dengan hormat, kami betul-betul titip, kami juga sebagai umat muslim, harapan kami hanya kepada dua organisasi besar ini. (okz)