Yunadi menegaskan, saat penangkapan, dirinya sedang melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Sehingga, ia merasa KPK tidak berhak menahannya secara paksa, lantaran panggilan pemeriksaan atas dirinya pun baru dilayangkan satu kali.
Dalam kesempatan itu, Yunadi pun mengimbau kepada seluruh advokat untuk memboikot lembaga antirasuah. “Jadi di sini saya mengimbau advokat seluruh Indonesia boikot KPK,” kata dia.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan pada Senin (15/1), penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap Yunadi sebagai tersangka. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,” ucap Febri.
Terkait kriminalisasi advokat yang disebut Yunadi, KPK mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisasi profesi advokat. “KPK mengetahui banyak sekali advokat yang ketika menjalankan profesi dengan itikad baik, sesuai dengan etika profesi dan tidak berupaya menghalang-halangipenegak hukum dalamm bekerja. Kita perlu ingat, profesi advokat ataupun dokter adalah profesi mulia.Karena sebagai pihak yang paham hukum, perbuatan menghalang-halangi penanganan ksus korupsi jelas sekali ada ancaman pidananya di Pasal 21 UU Tipikor,” terang Febri. (rol)
Yunadi menegaskan, saat penangkapan, dirinya sedang melakukan pemeriksaan di rumah sakit. Sehingga, ia merasa KPK tidak berhak menahannya secara paksa, lantaran panggilan pemeriksaan atas dirinya pun baru dilayangkan satu kali.
Dalam kesempatan itu, Yunadi pun mengimbau kepada seluruh advokat untuk memboikot lembaga antirasuah. “Jadi di sini saya mengimbau advokat seluruh Indonesia boikot KPK,” kata dia.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah mengatakan pada Senin (15/1), penyidik KPK kembali melakukan pemeriksaan terhadap Yunadi sebagai tersangka. “Yang bersangkutan diperiksa sebagai tersangka,” ucap Febri.
Terkait kriminalisasi advokat yang disebut Yunadi, KPK mengajak semua pihak untuk tidak menggeneralisasi profesi advokat. “KPK mengetahui banyak sekali advokat yang ketika menjalankan profesi dengan itikad baik, sesuai dengan etika profesi dan tidak berupaya menghalang-halangipenegak hukum dalamm bekerja. Kita perlu ingat, profesi advokat ataupun dokter adalah profesi mulia.Karena sebagai pihak yang paham hukum, perbuatan menghalang-halangi penanganan ksus korupsi jelas sekali ada ancaman pidananya di Pasal 21 UU Tipikor,” terang Febri. (rol)
