Sofian juga mengakui masih ada potensi keberpihakan di kalangan ASN menjelang Pilkada Serentak 2018. Sebab, batas kewenangan antara pejabat politik dan administrasi di Indonesia masih belum jelas. “Potensinya memang ada karena birokrasi kita sekarang dalam keadaan belum ideal seperti di negara lain yang terpisah betul dari politik. Di kita itu batasnya masih enggak jelas,” tutur dia.
Dalam sejarahnya, papar Sofian, keberadaan ASN di era Orde Baru memang dimanfaatkan sebagai kendaraan politik saat itu. Walhasil, potensi pelanggaran dan ketidaknetralan saat itu lebih besar dibanding sekarang. “Maka pengawasan kita sekarang diperketat,” ujarnya.
Pengawasan yang dijalankan, lanjut Sofian, dengan menyampaikan informasi terkait sanksi yang dikenakan jika ada ASN yang terbukti melanggar. KASN juga siap menerima laporan dari berbagai pihak bila ada PNS yang tidak netral, lalu melakukan penindakan.
Surat edaran yang berisi peraturan Menpan-RB telah terbit. Surat itu mengingatkan seluruh PNS agar tetap netral pada momen penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Sanksi ringan jika melanggar yaitu berupa teguran, sanksi menengah berupa penurunan pangkat, dan sanksi berat yaitu pemberhentian atau pemecatan.
“Jadi kita mengawasi itu saja, memang besar kemungkinan terjadi pelanggaran dalam hal netralitas. Jadi peraturannya mengacu ke itu saja, peraturan Menpan itu,” ungkapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur telah membuat surat edaran terkait pelaksanaan netralitas ASN jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Surat tersebut bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 dan dikeluarkan serta ditetapkan Asman pada 27 Desember 2017.
Surat telah dikirim kepada para pejabat negara mulai menteri Kabinet Kerja hingga gubernur, bupati dan wali kota, untuk dilaksanakan. Adapun isi surat edaran tersebut sebagai berikut.
Sofian juga mengakui masih ada potensi keberpihakan di kalangan ASN menjelang Pilkada Serentak 2018. Sebab, batas kewenangan antara pejabat politik dan administrasi di Indonesia masih belum jelas. “Potensinya memang ada karena birokrasi kita sekarang dalam keadaan belum ideal seperti di negara lain yang terpisah betul dari politik. Di kita itu batasnya masih enggak jelas,” tutur dia.
Dalam sejarahnya, papar Sofian, keberadaan ASN di era Orde Baru memang dimanfaatkan sebagai kendaraan politik saat itu. Walhasil, potensi pelanggaran dan ketidaknetralan saat itu lebih besar dibanding sekarang. “Maka pengawasan kita sekarang diperketat,” ujarnya.
Pengawasan yang dijalankan, lanjut Sofian, dengan menyampaikan informasi terkait sanksi yang dikenakan jika ada ASN yang terbukti melanggar. KASN juga siap menerima laporan dari berbagai pihak bila ada PNS yang tidak netral, lalu melakukan penindakan.
Surat edaran yang berisi peraturan Menpan-RB telah terbit. Surat itu mengingatkan seluruh PNS agar tetap netral pada momen penyelenggaraan Pilkada Serentak 2018. Sanksi ringan jika melanggar yaitu berupa teguran, sanksi menengah berupa penurunan pangkat, dan sanksi berat yaitu pemberhentian atau pemecatan.
“Jadi kita mengawasi itu saja, memang besar kemungkinan terjadi pelanggaran dalam hal netralitas. Jadi peraturannya mengacu ke itu saja, peraturan Menpan itu,” ungkapnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Asman Abnur telah membuat surat edaran terkait pelaksanaan netralitas ASN jelang Pilkada Serentak 2018 dan Pemilu Serentak 2019. Surat tersebut bernomor B/71/M.SM.00.00/2017 dan dikeluarkan serta ditetapkan Asman pada 27 Desember 2017.
Surat telah dikirim kepada para pejabat negara mulai menteri Kabinet Kerja hingga gubernur, bupati dan wali kota, untuk dilaksanakan. Adapun isi surat edaran tersebut sebagai berikut.
