Proyek ini diharapkan menjadi solusi bagi nelayan dalam memperoleh bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi secara lebih mudah dan terjangkau.
Direktur Utama PT Mahakam Gerbang Raja Migas (MGRM) Efri Novianto menjelaskan, pembangunan SPBN harus melalui sejumlah tahapan administratif sesuai regulasi yang berlaku.
“Saat ini kami masih berproses untuk melengkapi seluruh perizinan yang diminta. Dalam pembangunan SPBN, semua harus sesuai prosedur,” kata Efri kepada korankaltim.com, Jumat (24/4/2026).
MGRM sudah mengantongi izin dari Pertamina Patra Niaga. Namun masih terdapat beberapa izin lain yang masih diurus seperti Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin), dokumen lingkungan UKL-UPL, serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).
Selain itu proses lelang pembangunan juga segera dilaksanakan setelah seluruh persyaratan administrasi terpenuhi. PT MGRM pun terus berkoordinasi dengan BPH Migas terkait alokasi BBM untuk operasional SPBN nantinya.
“Kami berharap pembangunan SPBN ini bisa dimulai pada Mei 2026. Targetnya, proses pembangunan dapat diselesaikan dalam waktu tiga bulan,” sebut Efri.
SPBN yang direncanakan ini akan difokuskan untuk melayani nelayan yang telah memiliki kartu pas kecil sebagai syarat memperoleh BBM bersubsidi. Kehadirannya diharapkan mampu menjangkau kebutuhan nelayan di tiga kecamatan, yakni Anggana, Sangasanga dan Muara Badak. Tidak hanya nelayan, manfaat SPBN ini juga diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat di wilayah sekitar.
Camat Marang Kayu, Ambo Dalle, menyambut baik rencana pembangunan tersebut meski berada di wilayah kecamatan tetangga. “Kami berharap SPBN ini bisa membantu masyarakat, baik nelayan maupun petani di Marang Kayu, sehingga mereka lebih mudah dalam menjalankan aktivitasnya,” kata Ambo Dalle.
Pembangunan SPBN ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan akses energi bagi masyarakat pesisir dan pelaku usaha perikanan. Dengan tersedianya BBM bersubsidi yang lebih dekat dan terkontrol, diharapkan produktivitas nelayan dapat meningkat serta biaya operasional dapat ditekan.
Jika seluruh tahapan berjalan sesuai rencana, kehadiran SPBN di wilayah Anggana akan menjadi infrastruktur penting dalam mendukung sektor perikanan dan perekonomian masyarakat pesisir di Kutai Kartanegara. “Semoga rencana ini segera terealisasi sehingga memberikan dampak yang bermanfaat bagi masyarakat di kecamatan wilayah pesisir,” harap Ambo Dalle.
Editor: Aspian Nur