Ketua Komisi IV DPRD Kukar Andi Faisal menegaskan akan segera memanggil seluruh pihak terkait untuk memberikan klarifikasi secara terbuka.
Legislative sebutnya baru menerima informasi terkait dugaan praktik pilih kasih tersebut dalam sepekan terakhir dan asalah ini menjadi perhatian serius karena menyangkut marwah instansi pelayanan publik.
“Ini jadi kabar yang kurang enak didengar, ada isu pilih kasih dalam penerimaan karyawan di rumah sakit Muara Badak. Dalam waktu dekat kami akan undang semua stakeholder terkait,” kata Andi Faisal Rabu (22/4/2026).
Pemanggilan melibatkan pihak manajemen rumah sakit, pihak ketiga selaku pelaksana rekrutmen, perwakilan masyarakat hingga unsur terkait lainnya. DPRD membuka ruang bagi warga untuk membeberkan bukti jika ada dugaan intervensi dari oknum pejabat tertentu.
“Kalau memang ada pejabat yang menentukan siapa diterima atau tidak, silakan bawa nama-namanya. Kita buka secara terang-terangan di forum, supaya ada keadilan dan tidak ada tebang pilih,” sebut Andi lagi.
Isu rekrutmen tenaga kerja yang tidak transparan ini mencuat setelah adanya laporan dari warga setempat mengenai kejanggalan dalam seleksi tenaga sekuriti.
Nina, warga Muara Badak mengungkapkan adanya dugaan pelatihan dan orientasi yang dilakukan secara tertutup tanpa diketahui oleh seluruh peserta seleksi. “Dari informasi yang kami dapat, ada pelatihan yang tidak terbuka. Banyak peserta yang ikut seleksi tidak tahu soal itu, tapi tiba-tiba ada yang sudah dipanggil orientasi,” ucap Nina.
Dirinya juga menyoroti adanya peserta yang diduga sudah mendapatkan atribut lengkap sekuriti sebelum adanya pengumuman resmi. Dari sekitar 42 pendaftar, hanya sebagian kecil yang mendapatkan informasi lanjutan terkait tahapan seleksi. “Kami menduga ada praktik yang tidak transparan. Bahkan ada yang sudah dapat seragam,” tegas Nina.
Andi Faisal menekankan keberadaan RS AMI sejatinya untuk mendekatkan layanan kesehatan bagi warga di tiga kecamatan, yakni Marangkayu, Muara Badak dan Anggana.
Jika proses rekrutmennya saja sudah menuai polemik, ia khawatir kepercayaan masyarakat akan luntur. "Rumah sakit ini dibangun untuk pelayanan. Kalau dari awal sudah muncul isu seperti ini, tentu tidak baik,” ucapnya.
Andi juga mengklarifikasi keterlambatan respons terjadi karena padatnya agenda dewan yang harus diselesaikan secara bersamaan, termasuk pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati.
Melalui pemanggilan resmi itu diharapkan seluruh dugaan praktik pilih kasih dalam rekrutmen tersebut dapat ditelusuri hingga ke akar permasalahan, termasuk kemungkinan adanya peran makelar atau perantara.
Editor: Aspian Nur