Hal itu disampaikannya saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Musrenbang RKPD Kukar) Tahun 2027 di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) di Tenggarong Senin (20/4/2026) kemarin yang ditandai dengan penyerahan hasil reses DPRD Kukar oleh Wakil Ketua I DPRD Kukar Abdul Rasid kepada bupati.
Musrenbang disebut Aulia jadi forum strategis untuk menjamin partisipasi publik sekaligus menjaga transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.
Penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan keterbatasan fiskal yang berdampak pada penyesuaian sejumlah program prioritas. Pemkab Kukar berkomitmen menjaga kualitas pembangunan melalui inovasi dan penguatan kolaborasi. “Turbulensi kapasitas fiskal mengharuskan kita lebih selektif dan fokus pada kebutuhan masyarakat,” sebut Aulia.
Tahun 2027 mendatang merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMD Kukar 2025–2029 yang menjadi fase penting dalam meletakkan fondasi transformasi pembangunan menuju visi daerah sebagai pusat pangan, pariwisata dan industri hijau.
“Adapun sejumlah prioritas pembangunan meliputi optimalisasi aset daerah, penguatan sektor pertanian dan ekonomi berbasis masyarakat, peningkatan peran swasta, hingga pengembangan tata kelola persampahan dan infrastruktur wilayah,” sebut Aulia.
Editor: Aspian Nur