Opsi utama mengandalkan dana kurang salur transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp3 triliun. Dana tersebut diproyeksikan cair tahun ini dan dinilai cukup untuk menutup seluruh pinjaman. “Kalau dana kurang salur itu turun, kita optimistis utang bisa langsung diselesaikan,” kata Aulia dikonfirmasi Korankaltim.com, Sabtu (4/4/2026).
Namun jika realisasi dana tersebut tidak sesuai harapan, pemerintah daerah telah menyiapkan langkah alternatif melalui pengendalian belanja APBD 2026. Dari total anggaran sekitar Rp7 Triliun, Pemkab Kukar hanya akan merealisasikan belanja sebesar Rp6,2 Triliun. Sisa anggaran sekitar Rp800 Miliar dialokasikan sebagai cadangan untuk menutup kewajiban utang.
Langkah ketiga yang disiapkan adalah opsi pelepasan sebagian penyertaan modal daerah di Bankaltimtara senilai Rp600 Miliar. Dengan skema ini, beban utang dapat ditekan hingga tersisa sekitar Rp200 miliar.
Pinjaman jangka pendek tersebut sebelumnya digunakan untuk membayar kewajiban kepada pihak ketiga yang telah menyelesaikan proyek serta pembayaran tunjangan hari raya aparatur sipil negara (ASN).
Kebijakan pinjaman telah melalui konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, serta Otoritas Jasa Keuangan. Hasilnya, pinjaman dinyatakan sesuai regulasi, dengan catatan hanya digunakan untuk menutup kebutuhan arus kas jangka pendek, bukan pembiayaan infrastruktur. “Semua ketentuan sudah kami penuhi,” ungkap Aulia.
Sebelumnya, kebijakan pinjaman tersebut sempat menjadi sorotan Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, yang mempertanyakan kemampuan Pemkab Kukar melunasi pinjaman dalam waktu kurang dari satu tahun. Meski demikian, dukungan juga datang dari kalangan politik lokal. Politikus Gerindra Kukar Salehudin menilai langkah bupati sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat dan mitra kerja.
Kebijakan tersebut terbukti efektif karena seluruh kewajiban kepada rekanan telah diselesaikan, sehingga aktivitas ekonomi daerah kembali bergerak. “Ini bukti komitmen pemerintah daerah. Rekanan sudah terbayar, ekonomi mulai pulih,” sebut Aulia lagi.
Ia juga menilai strategi pengendalian belanja APBD sebagai langkah tepat untuk menjaga stabilitas fiskal, sekaligus menghindari program yang tidak prioritas. “Dengan kombinasi tiga skema tersebut, kami yakin Pemkab Kukar dibawah komando pak Dokter Aulia optimistis dapat menuntaskan kewajiban pinjaman tepat waktu, sekaligus menjaga kesehatan keuangan daerah di tengah tekanan arus kas,” tukas Saleh.
Editor: Aspian Nur