Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kukar Wiyono mengakui, rencana pembangunan infrastruktur tersebut sebenarnya telah disusun. Namun keterbatasan anggaran menjadi kendala utama.
“Perencanaannya sudah ada, dananya yang tidak ada,” ujar Wiyono singkat saat dikonfirmasi korankaltim.com, Kamis (26/3/2026).
Hal senada disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar, Heriansyah yang menegaskan, pembangunan jembatan merupakan kewenangan Dinas PU, meski pihaknya telah mengusulkan kebutuhan tersebut dalam forum lintas perangkat daerah.
“Kami di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sudah menyampaikan perlunya perbaikan jalan dan jembatan menuju akses satuan pendidikan di wilayah kelurahan dan desa,” tegas Heriansyah.
Sementara kondisi di lapangan menunjukkan keterbatasan infrastruktur yang cukup memprihatinkan. Kepala Desa Santan Ulu, Heri Budianto, mengungkapkan bahwa anak-anak di Dusun Damai masih mengandalkan jembatan darurat berupa kereta gantung konvensional untuk menyeberangi sungai menuju sekolah.
“Semoga ini bisa segera diperhatikan. Sudah kami usulkan, tapi tidak tahu anggarannya ke mana,” ucapnya.
Menurut Heri, terdapat dua titik krusial yang membutuhkan perhatian. Pertama, jembatan rusak di RT 16 yang selama ini digunakan kendaraan roda dua dan roda empat untuk akses menuju tempat ibadah. Kedua, jembatan gantung berbasis katrol manual di Dusun Damai RT 009 yang menjadi akses utama siswa menuju SD 021 dan SD 024.
Jembatan gantung tersebut bukan fasilitas permanen pemerintah, melainkan hasil swadaya masyarakat yang telah digunakan selama dua hingga tiga tahun terakhir. Sistemnya sederhana, berupa kereta kecil yang ditarik secara manual menggunakan katrol untuk menyeberangi sungai.
“Kereta gantung ini buatan warga sendiri dan menjadi satu-satunya akses bagi anak-anak,” jelas Heriansyah.
Operasional sarana tersebut dijalankan secara gotong royong oleh warga, dengan pembiayaan melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Tercatat, terdapat lima unit kereta gantung di sejumlah titik penyeberangan yang juga dimanfaatkan untuk aktivitas warga seperti ke kebun dan mengangkut hasil panen.
“Yang paling diutamakan memang untuk anak sekolah,” tambah Heri.
Kondisi tersebut sebelumnya telah mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Bahkan, Bupati Kukar saat itu, Edi Damansyah, sempat meninjau langsung lokasi dan dilakukan pendataan kebutuhan oleh instansi terkait. Namun hingga kini, belum ada realisasi pembangunan.
“Sudah ditinjau, bahkan sempat ada pendataan saat program jembatan untuk anak sekolah digaungkan presiden Pak Prabowo. Tapi sampai sekarang belum terealisasi,” terangnya.
Kebutuhan jembatan permanen kini tidak hanya mendesak di Dusun Damai, tetapi juga di Dusun Wonorejo. Pemerintah desa berharap adanya langkah konkret dari pemerintah daerah maupun pusat untuk segera merealisasikan pembangunan tersebut.
Kondisi ini mencerminkan tantangan pembangunan infrastruktur di wilayah pedesaan. Di tengah keterbatasan, semangat gotong royong masyarakat menjadi solusi sementara. Namun, kebutuhan akan fasilitas yang aman dan layak tetap menjadi prioritas, terutama demi keselamatan anak-anak dalam mengakses pendidikan.
“Harapannya bisa segera direalisasikan sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” pungkas Heri.
Editor: Aspian Nur