Kegiatan ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat kapasitas kader sebagai ujung tombak pelayanan dasar masyarakat, khususnya di bidang kesehatan dan sosial. Melalui sosialisasi dan bimtek tersebut, para kader dibekali pemahaman komprehensif terkait penerapan enam SPM Posyandu yang kini menjadi acuan pelayanan berbasis masyarakat.
Camat Tenggarong Syukur Eko Budi Santoso menyebut penguatan peran Posyandu merupakan bagian penting dari peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kelurahan dan desa.
“Posyandu bukan hanya tempat penimbangan balita, tetapi menjadi pusat pelayanan terpadu berbasis masyarakat. Karena itu, kader harus memahami standar pelayanan minimal secara menyeluruh agar layanan yang diberikan benar-benar berkualitas dan sesuai ketentuan,” kata Eko.
Enam SPM Posyandu mencakup berbagai aspek pelayanan dasar yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, mulai dari kesehatan ibu dan anak, gizi, pencegahan stunting, hingga pelayanan sosial dasar lainnya. Dengan pemahaman yang seragam, diharapkan tidak terjadi disparitas kualitas layanan antarwilayah.
Peran kader Posyandu sangat strategis dalam mendukung program pemerintah, khususnya dalam menekan angka stunting dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kecamatan Tenggarong.
“Kader adalah garda terdepan. Mereka yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Maka peningkatan kapasitas seperti ini wajib dilakukan secara berkala agar pelayanan semakin optimal,” sebut Eko.
Melalui bimtek diharapkan seluruh kader dapat mengimplementasikan standar pelayanan minimal secara konsisten di wilayah masing-masing, serta mampu menjadi agen edukasi kesehatan di lingkungan tempat tinggalnya.
Kegiatan ini mendapat respons positif dari para peserta. Salah satu kader, Yati dari Kelurahan Loa Tebu, mengaku sangat terbantu dengan adanya bimtek tersebut.
“Alhamdulillah, kami jadi lebih paham apa saja yang termasuk dalam enam standar pelayanan minimal Posyandu. Selama ini kami menjalankan kegiatan rutin, tetapi lewat bimtek ini kami jadi tahu standar dan indikator yang harus dicapai,” ujar Yati.
Materi yang disampaikan narasumber memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tugas dan tanggung jawab kader, termasuk pentingnya pencatatan dan pelaporan kegiatan sebagai bagian dari akuntabilitas pelayanan.
Kegiatan seperti ini juga menjadi ajang silaturahmi dan berbagi pengalaman antar kader dari berbagai kelurahan dan desa di Tenggarong. “Kami bisa saling bertukar pengalaman tentang kendala di lapangan dan bagaimana solusinya. Harapannya ke depan Posyandu di wilayah kami bisa semakin aktif dan pelayanannya lebih baik,” tambahnya.
Editor: Aspian Nur