Dalam paparannya, Sekda Sunggono menjelaskan berbagai langkah strategis yang tengah ditempuh Pemkab Kutai Kartanegara dalam menghadapi dinamika pembangunan pasca penegasan batas wilayah IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.
“Pasca delineasi IKN, Pemkab Kutai Kartanegara berfokus pada penataan tata kelola pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan menjadi mitra strategis IKN,” ujar Sunggono.
Ia memaparkan bahwa sejumlah aspek penting menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya tata kelola pembangunan pasca penegasan batas wilayah IKN, kependudukan, penataan ruang, penanaman modal dan perizinan, serta pengelolaan aset daerah.
“Jumlah penduduk Kutai Kartanegara saat ini sebanyak 813.742 jiwa, dan berdasarkan hasil kajian, sekitar 174.485 jiwa atau 21,5 persen diantaranya akan berpindah ke wilayah IKN. Dengan demikian, penduduk Kukar akan berkurang menjadi sekitar 639.257 jiwa,” jelasnya. (adv/prokom01/si/mh)
Dalam paparannya, Sekda Sunggono menjelaskan berbagai langkah strategis yang tengah ditempuh Pemkab Kutai Kartanegara dalam menghadapi dinamika pembangunan pasca penegasan batas wilayah IKN berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023.
“Pasca delineasi IKN, Pemkab Kutai Kartanegara berfokus pada penataan tata kelola pembangunan daerah agar tetap sejalan dengan arah pembangunan nasional dan menjadi mitra strategis IKN,” ujar Sunggono.
Ia memaparkan bahwa sejumlah aspek penting menjadi perhatian pemerintah daerah, di antaranya tata kelola pembangunan pasca penegasan batas wilayah IKN, kependudukan, penataan ruang, penanaman modal dan perizinan, serta pengelolaan aset daerah.
“Jumlah penduduk Kutai Kartanegara saat ini sebanyak 813.742 jiwa, dan berdasarkan hasil kajian, sekitar 174.485 jiwa atau 21,5 persen diantaranya akan berpindah ke wilayah IKN. Dengan demikian, penduduk Kukar akan berkurang menjadi sekitar 639.257 jiwa,” jelasnya. (adv/prokom01/si/mh)