Menyikapi hal tersebut, Komisi X DPR RI bersama Badan Gizi Nasional (BGN) terus melakukan sosialisasi mengenai pentingnya Program MBG di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Hingga saat ini, dari data pemaparan sosialisasi MBG total 100 titik yang ditargetkan, baru 10 sekolah yang telah siap melaksanakan program strategis nasional tersebut.
Analis SDM Ahli Madya Sekretariat Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN, Kolonel Cba R. Wira Manggala, menegaskan bahwa program MBG merupakan salah satu langkah nyata pemerintah dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang unggul, sehat, dan berdaya saing.
“Tujuan utama Program Makan Bergizi Gratis adalah menjadikan inisiatif nasional ini berjalan sukses di seluruh daerah, termasuk di Kutai Kartanegara. Manfaatnya sangat luas, mencakup bidang ekonomi, pendidikan, lingkungan, hingga kesehatan,” ujarnya, Rabu (15/10/2025).
Lanjutnya, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap keamanan makanan dalam program tersebut. Pemerintah telah memastikan setiap proses pelaksanaan berjalan sesuai standar.
“Kami memahami kekhawatiran orang tua terhadap keamanan makanan. Namun kami tegaskan, tidak ada pihak yang berniat mencelakai, dan jangan khawatir” tegasnya.
Kolonel Wira menjelaskan, Badan Gizi Nasional telah menyiapkan mekanisme pengawasan dan layanan pengaduan masyarakat melalui portal SPAM Lapor BGN, untuk memastikan setiap masukan ditindaklanjuti.
“Kami mengapresiasi tim yang turun langsung ke Kutai Kartanegara untuk mendengar aspirasi masyarakat. Semua masukan menjadi bahan evaluasi agar pelaksanaan program semakin baik,” katanya.
Sementara itu, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan pentingnya dukungan regulasi, anggaran, dan kesiapan infrastruktur sekolah agar program berjalan optimal.
“Kita harus memastikan adanya payung hukum yang kuat karena program ini merupakan program strategis Presiden. Dukungan penganggaran juga penting, dan alhamdulillah cukup besar karena menyasar seluruh lapisan masyarakat mulai dari ibu hamil hingga anak-anak di sekolah,” jelasnya.
Ia mengakui, masih banyak tantangan di lapangan. Sejumlah sekolah di Kukar belum memiliki kantin sehat, fasilitas air bersih, dan toilet yang layak. Karena itu, DPR mendorong revitalisasi sekolah agar dapat berfungsi sebagai dapur sehat dalam mendukung MBG.
“Kami juga mendorong model hybrid, di mana sekolah-sekolah memiliki dapur sendiri dengan bahan pangan lokal sesuai standar gizi. Dengan begitu, program ini bisa disesuaikan dengan kondisi wilayah,” terangnya.
Hetifah menekankan koordinasi lintas sektor menjadi kunci keberhasilan program.
“Pemerintah pusat, daerah, dan sekolah harus bersinergi. Tujuan akhirnya adalah memastikan anak-anak Indonesia mendapatkan akses makanan bergizi yang aman, higienis, dan merata di seluruh pelosok negeri,” pungkasnya.
Editor: Erwin