Mereka Adalah mahasiswa dari Universitas Kutai Kartanegara (Unikarta) yang jumlahnya puluhan orang, menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Bupati Kutai Kartanegara Jalan Robert Wolter Mongisidi, Timbau, sebagai bentuk protes atas ketidakimbangan besaran beasiswa.
Mereka menyampaikan secara terang-terangan nominal beasiswa Kukar Idaman 2025 yang dinilai tidak sesuai dengan nominal yang sebelumnya disosialisasikan.
Asap hitam sempat menyelimuti kantor bupati saat aksi berlangsung karena para mahasiswa membakar ban sebagai bentuk protes mereka terhadap kebijakan yang dinilai belum mencukupi kebutuhan Uang Kuliah Tunggal (UKT).
Koordinator lapangan aksi Zulkarnain menyebut satu diantara tuntutan utama mereka adalah menolak pemangkasan anggaran beasiswa pada jenjang S1.
Beasiswa tersebut yang tahun lalu sebesar Rp5 Juta kini hanya dibayarkan Rp1,6 Juta pada tahap awal pencairan. “Kalau memang kuota penerima beasiswa ditambah, anggarannya juga seharusnya ikut bertambah. Jangan sampai jumlah yang dibayarkan berkurang hanya karena kuota penerima lebih banyak,” ujar Zulkarnain disela aksi demo.
Kondisi ini diibaratkannya seperti berbelanja di warung dengan uang terbatas. “Kalau kami datang dengan uang Rp100 Ribu tapi mau beli banyak barang, tentu tidak cukup. Harus selaras antara uang yang kami punya dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi,” paparnya.
Klarifikasi pemerintah menurutnya belum menjawab tuntutan mahasiswa yang menginginkan nilai beasiswa tetap Rp5 Juta baik di tahap awal maupun setelah perubahan anggaran.
Wakil Bupati Kukar Rendi Solihin menanggapi hal ini dan mengakui tingginya antusiasme pendaftar beasiswa di Unikarta tahun ini jadi faktor utama penyesuaian skema pencairan. “Tahun ini jumlah pendaftar mencapai lebih dari 9.000 orang, dan yang lolos verifikasi serta menerima beasiswa sebanyak 4.500 orang. Ini jumlah tertinggi sepanjang sejarah program Beasiswa Kukar Idaman,” ungkap Rendi.
Anggaran murni tahun 2025 sebesar Rp8 Miliar lebih pun tidak mencukupi untuk membayar penuh seluruh penerima beasiswa. Kekurangan anggaran diperkirakan mencapai Rp12,5 Miliar.
“Kami sudah berdiskusi dengan bupati dan OPD terkait untuk menutup kekurangan ini melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Perubahan. Insya Allah akan kami bayarkan di tahap kedua pencairan,” ucapnya.
Meski pembayaran dilakukan dua tahap, total nominal yang diterima mahasiswa tetap sama dengan tahun sebelumnya. “Tahap pertama Rp1,6 Juta, sisanya Rp3,4 Juta akan dibayarkan setelah APBD Perubahan disahkan. Jadi totalnya tetap sama seperti tahun lalu untuk semua jenjang, mulai dari SMA, S1, S2, hingga S3,” papar Rendi.
Pemerintah Kukar memastikan pencairan tahap kedua berjalan tepat waktu sembari meminta mahasiswa memahami kondisi keterbatasan anggaran murni.
Para mahasiswa pun menyatakan akan terus memantau proses hingga seluruh dana beasiswa dibayarkan sesuai komitmen pemerintah. "Kami juga masih menunggu dari DPRD Kukar untuk pengesahan anggaran perubahan, jadi kami memahami apa yang disampaikan adik-adik mahasiswa," tutup Rendi.
Editor: Aspian Nur