Perwakilan masyarakat pembudidaya kerang dara Kecamatan Muara Badak, M. Said mengatakan bahwa pihaknya mendesak PT PHSS untuk menunjukkan kepedulian kepada masyarakat dan mengakomodasi kebutuhan mereka.
“Jangan sampai perusahaan yang ada di Muara Badak tidak peduli dengan masyarakat yang terkena dampak sosial, baik itu karena pencemaran ataupun di luar dari itu,” kata Said kepada Korankaltim.com, Selasa (28/1/2025).
Said mengungkapkan pada rapat mediasi yang dilakukan pihaknya bersama PHSS dengan turut dihadiri Firkopimca Muara Badak Jumat (10/1/2025) lalu, disepakati pihak Pertamina meminta rekomendasi dari Pemkab Kukar untuk surat keterangan bencana atau status kebencanaan, sehingga ada dasar untuk mengeluarkan dana kepedulian.
“Dan dari Pertamina juga apapun yang menjadi rekomendasi intruksi dari Pemkab, Pertamina akan menjalankan itu dan mematuhi segalanya, sehingga masyarakat fokus untuk bagaimana Pertamina menyelesaikan dampak sosial yang ada dulu, kemudian untuk kita bersama-sama dengan semua elemen menyelesaikan persoalan ini dan memastikan apakah benar yang terjadi ini murni pencemaran lingkungan atau bencana,” ungkapnya.
Ia menjelaskan bahwa dalam proses ini, tindak lanjutnya berada di perangkat daerah terkait. Asisten 1 Setkab Kukar dalam arahannya, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu pertimbangan serta kajian dari Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta BPBD.
Nantinya, ini akan dijadikan rujukan untuk menentukan apakah kejadian tersebut layak disebut sebagai status kebencanaan atau tidak. Jika tidak masuk dalam kategori tersebut, Asisten 1 akan mengeluarkan rekomendasi mengenai jalur apa yang bisa diambil, yang sesuai dengan dasar hukum dan aturan Pertamina serta dapat direkomendasikan oleh Pemkab.
“Sehingga hasilnya adalah ada bentuk kepedulian yang diberikan kepada masyarakat terdampak dengan hilangnya mata pencaharian ini,” terang Said.
Hingga saat ini, masyarakat pembudidaya kerang dara masih menunggu hasil dari Pemkab. Artinya, sudah sekitar dua pekan masyarakat menunggu, dan selama waktu tersebut mereka telah terdesak oleh berbagai kesulitan.
“Kami terdesak dari segi bertahan hidup, dari segi tagihan dan segala macamnya ini sudah mendesak semua karena memang mata pencaharian betul-betul hilang lumpuh total akibat mati massalnya kerang dara yang kami budi daya,” tegasnya.
Sementara itu, Anggota Komisi I DPRD Kukar M Hidayat mendesak agar pemerintah bertindak arif dan bijaksana untuk segera menunjukkan aksi nyata yang menyasar pada kepedulian masyarakat Kecamatan Muara Badak.
“Benar saat ini bola nya ada di Pemkab Kukar semoga segera ada tindakan nyata semisal memberikan rekomendasi status kebencanaan sambil terus memastikan bahwa ini benar ada indikasi pencemaran karena ketika kerang dara itu mati massal artinya ekosistem yang ada di sekitarnya sudah di luar ambang batas kewajaran,” tegas Politikus PKS ini.
Editor: Erwin