Desa-desa di Kutai Kartanegara bukanlah tempat yang mudah untuk dijangkau oleh infrastruktur modern. Dengan luas wilayah yang begitu besar dan medan yang kadang sulit, banyak daerah yang belum tersentuh oleh layanan PDAM. Melihat ini, Bupati Edi Damansyah merancang Program Air Bersih Desa sebagai salah satu prioritas, dengan tujuan sederhana namun krusial: memastikan setiap warga desa mendapatkan akses terhadap air bersih.
Tidak hanya sekadar membangun infrastruktur, program ini menempatkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai garda terdepan dalam pengelolaan air bersih. Dengan mendukung BUMDes untuk mandiri, desa-desa yang telah menerima fasilitas air bersih kini memiliki kesempatan untuk menjaga keberlanjutan program ini tanpa harus selalu bergantung pada bantuan eksternal.
Muhammad Aidil, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman Kutai Kartanegara (Disperkim Kukar), menjelaskan bahwa sistem penyediaan air minum desa yang dikelola oleh BUMDes telah direalisasikan di berbagai titik. Meski sebagian besar desa kini telah menikmati hasil program ini, masih ada dua desa yang belum teraliri air bersih: Long Lalang dan Buluksen. Namun, optimisme tetap terjaga. Aidil memastikan bahwa tahun ini pembangunan untuk Desa Buluksen akan segera rampung, sementara Long Lalang masih dalam tahap perencanaan matang, apakah akan dibangun SPAM (Sistem Penyediaan Air Minum) desa sendiri atau menghubungkan ke PDAM di desa tetangga.
Keberhasilan program ini tidak hanya diukur dari infrastruktur yang berdiri, tetapi dari respon masyarakat yang merasakan langsung dampaknya. Di desa-desa yang sebelumnya harus menempuh perjalanan jauh hanya untuk mendapatkan air yang layak minum, seperti Desa Lamin Telihan dan Lamin Pulut, kini warganya bisa menikmati air bersih langsung dari kran di rumah mereka. “Penyediaan air bersih ini bukan pekerjaan yang selesai dalam sekali bangun. Kami tetap berkomitmen untuk meningkatkan pelayanan di desa-desa yang membutuhkan,” ujar Aidil, menegaskan komitmen jangka panjang pemerintah.
Sementara itu, Arianto, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kutai Kartanegara, menggarisbawahi pentingnya partisipasi masyarakat dalam keberhasilan pengelolaan air bersih. “Membangun sarana prasarana air bersih ini sebenarnya tidak sulit, tapi yang paling menantang adalah bagaimana menjaganya agar tetap berkelanjutan. Di sinilah peran masyarakat menjadi sangat penting,” ujarnya.
Arianto juga menjelaskan bagaimana BUMDes bisa menjadi motor penggerak ekonomi desa melalui pengelolaan air bersih. “Ketika masyarakat terlibat aktif, operasional air bersih bisa berjalan lancar meski anggaran pemerintah berkurang. BUMDes dapat mengelola secara mandiri dan bahkan menyumbang PAD (Pendapatan Asli Desa) tanpa bergantung pada dana subsidi,” tambahnya.
Arianto mencontohkan, di beberapa desa seperti Batuah, Perangat Selatan, dan Sumber Sari, BUMDes sudah mulai mengoptimalkan pengelolaan air bersih. Dengan pendampingan dari DPMP dan pelatihan oleh PDAM, BUMDes di desa-desa ini telah mampu tidak hanya menyediakan air bersih, tetapi juga menyumbang PAD. “Kami juga terus memastikan bahwa sarana prasarana yang dibangun sudah cukup lengkap dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat,” katanya, menegaskan pentingnya kesiapan teknis dalam pengelolaan air bersih.
Namun, perjalanan ini belum selesai. Masih ada desa-desa yang memerlukan pendampingan dan penyempurnaan dalam pengelolaan air bersih. Tantangan teknis seperti sumber air yang terbatas atau kebutuhan akan mesin pompa yang lebih kuat masih harus diatasi. Tapi satu hal yang pasti, komitmen pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat menjadi fondasi kokoh bagi keberlanjutan program ini.
Program Air Bersih Desa bukan hanya tentang menghadirkan air bersih ke rumah-rumah warga, tetapi juga tentang membangun kemandirian desa, memperkuat partisipasi masyarakat, dan membuka jalan bagi masa depan yang lebih cerah. Di balik setiap tetes air bersih yang mengalir, ada semangat kolaborasi yang menghubungkan desa-desa di Kukar dengan harapan baru akan kualitas hidup yang lebih baik. (*)
