Program Satu Desa Satu Bidan Satu Perawat di Kukar Berlanjut, DPMD Kolaborasi dengan Dinkes

Kepala DPMD Kukar, Arianto mengungkapkan untuk program satu desa satu bidan dan satu perawat ini setelah cukup sukses diawali pada 2023 tahun lalu, maka pada tahun 2024 ini dipastikan kembali dilanjutkan.

“Kita berikan (anggaran) dari BKKD (Bantuan Keuangan Khusus Desa) itu juga berjalan pada saat perubahan 2023 dan berlanjut di 2024, artinya aman sudah tinggal kawan-kawan Desa memonitor pelaksanaannya,” katanya.

Arianto menjelaskan, program satu desa minimal satu bidan satu perawat ini menyikapi informasi dari Dinas Kesehatan bahwa dari jumlah tenaga medis yang ada itu tidak mengcover beberapa desa, jadi ada desa di Kukar yang tidak memiliki bidan dan perawat.

“Kemudian kendalanya mereka tidak bisa mengangkat THL (Tenaga Harian Lepas) kemudian PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) juga masih terbatas kemarin, sementara juga kebijakannya diberikan Bantuan Keuangan Khusus kepada Desa (BKKD) untuk mengangkat tenaga medis perawat dan bidan di desa yang belum ada tenaga medisnya,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, untuk mengatasi hal ini maka DPMD berkolaborasi Dinas Kesehatan melalui Puskesmas dengan desa terkait untuk merekrut tenaga medis. Adapun tenaga medis yang diutamakan adalah putra-putri lokal desa setempat atau minimal yang berdomisili di kecamatan yang bersangkutan.

“Jadi ketika ada lulusan-lulusan tenaga medis misalnya perawat, bidan yang ada di desa tersebut belum berkesempatan bekerja, belum ada pekerjaan yang menetap, boleh bekerja di desa sebagai tenaga medis nanti penempatannya oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas yang ada baik itu di Puskesmas induk maupun Puskesmas pembantu maupun Polindes yang dibangun oleh desa,” ungkapnya.

Untuk koordinator dari para tenaga medis ini nantinya dikoordinir oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas, namun pembiayaannya diturunkan melalui BKKD, dimasukkan ke desa, sehingga tidak menggunakan anggaran murni desa.

“Artinya istilahnya di desa itu sudah dapat jatah lah mandatory spending, misalnya DD sudah dapat dari APBN, ADD sudah dapat dari APBD porsinya mereka minimal 10 persen itu, kemudian bagi hasil pajak juga dapat dan di luar itu pemenuhan pelaksanaan program tadi penggunaan tenaga medis kita dropping dari BKKD,” tegasnya.

Arianto berharap mudah-mudahan dengan program satu desa satu bidan satu perawat ini maka pemenuhan tenaga medis di seluruh desa yang ada di Kukar sudah bisa direalisasikan.

“Sehingga tidak ada desa lagi yang tidak terlayani di bidang kesehatan, yang kedua juga bagaimana nanti kesadaran masyarakat tinggi terhadap peduli terkait bidang kesehatan, mereka mau berobat mereka mau hidup sehat, karena ada tenaga-tenaga medis yang sudah kita siapkan,” harapnya.

Editor: Maruly Z

Program Satu Desa Satu Bidan Satu Perawat di Kukar Berlanjut, DPMD Kolaborasi dengan Dinkes

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini