Agar kerja seluruh OPD maksimal, Edi berharap seluruh kepala perangkat daerah untuk tidak ada lagi keragu-raguan dalam bekerja. “Proyek strategis daerah saya berharap kepala OPD tidak ada lagi keragu-raguan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang strategis tahun 2023,” kata Edi saat dikonfrimasi korankaltim.com, Rabu (8/2/2023).
Untuk diketahui, Pemkab Kukar memiliki lima proyek strategis yang akan digarap di tahun 2023. Ke-lima proyek tersebut berkaitan dengan pembangunan infrastruktur layanan kebutuhan dasar, konektivitas akses jalan, layanan kesehatan, pemulihan bidang ekonomi hingga pembangunan sektor pertanian.
Menurut Edi jangan hanya persoalan ketidakpahaman terhadap regulasi dan kurangnya pengetahuan sehingga menjadi hambatan kepala OPD menyikapi kebijakan yang dikhawatirkan akan menghambat pekerjaan yang menjadi proyek strategis daerah.
“Jangan ada lagi persoalan ketidakpahaman terhadap regulasi dan kurang memahami pihak-pihak yang terlibat seperti penyedia jasa dan materialnya yang didatangkan dari luar daerah bahkan luar negeri,” ungkapnya.
Selain hal itu, Edi juga menyampaikan kebijakan secara nasional yang berkaitan dengan bagaimana penggunaan produk lokal itu juga harus menjadi hal yang utama dan bisa dipedomani dengan baik. Bupati juga telah mengintruksikan agar Sekretaris Daerah dan jajarannya segera menuntaskan kartu kredit pemerintah daerah. Sebagai informasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD, dimana kewajiban pembayaran pemegang kartu dipenuhi terlebih dahulu oleh Bank penerbit Kartu Kredit Pemerintah Daerah dan Organisasi Perangkat Daerah berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.
“Saya minta nanti Pak Sekda dan asisten II agar menuntaskan kartu kredit pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara karena saya keliling di pelaku usaha mikro, etam ini berhutang beberapa bulan, jadi kalau sudah pelaku usaha ini kita utangi beberapa bulan ini menjadi persoalan bagi mereka karena perputaran modal mereka tertahan,” jelasnya.
Bupati telah membaca referensi terkait regulasi untuk KKPD ini dan Pemerintah Kabupaten Kukar dimungkinkan untuk membuat kartu kredit yang dimaksud. “Silakan nanti dijabarkan dengan cepat ini karena di lapangan menunggu ini, karena kita ingin bagaimana e-katalog lokal kita itu bisa maksimal,” tegas Edi.
Editor: Rusdianto