Oleh karena itu, Adinur berharap peran aktif dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang tersebar di desa dan kelurahan se-Kukar. Jumlah TPK Kukar sebanyak 477 dengan personel sebanyak 1.431 orang yang sudah terbentuk sejak bulan Oktober 2021 lalu.
"Satu tim TPK terdiri dari tiga orang, satu bidan, satu PKK dan satu dari kader KB. Nantinya secara masif TPK akan bergerak kelapangan, kami yakin angka stunting di Kukar pasti berhasil Etam turunkan," harap Adinur.
Mengutip pernyataan Presiden Jokowi yang meminta kepada Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)RI sebagai ketua pencegahan stunting RI, pada tahun 2024 di akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi, angka stunting di Indonesia harus turun 14 persen.
"Sekarang angka stunting Indonesia masih tinggi sekitar 26 persen artinya setiap 4 kelahiran ada satu yang rentan stunting. Mudah-mudahan kita semua termasuk juga media ikut berperan dalam membantu memberikan informasi terkait stunting untuk membantu pemerintah, karena harapan kita ke depan setelah 100 tahun Indonesia merdeka kualitas penduduk itu akan baik," ujarnya.
Adinur menegaskan bahwa Presiden juga mengungkapkan sekarang ini Indonesia sedang bersaing dengan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura namun masih kalah juga kualitasnya.
Karena ternyata stunting itu mempengaruhi pola dan daya pikir, kesehatan anak kalau nanti ada anak yang lahir stunting akan mempengaruhi kesehatan apabila sudah dewasa. Menurut survei BKKBN RI akan membebani pengeluaran APBN negara, sehingga untuk menekan stunting ini membutuhkan biaya yang sangat besar.
"Tapi kalau (angka, Red) stunting kita kecil bahkan nanti anak-anak yang berkualitas akan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru dan perekonomian Indonesia akan maju. Target kita setiap tahun itu bisa menurunkan angka stunting 3,5 persen sehingga pada 2024 bisa mencapai target seperti yang diminta Presiden Joko Widido bahkan lebih dari itu," demikian Adinur.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Supiansyah
