"Perlu kami tegaskan kembali untuk menurunkan angka pengangguran bukan tanggungjawab Distransnaker saja, semua pihak terlibat, jadi semua pihak harus terlibat dalam proses pengurangan pengangguran, contoh kecil, kalau Distransnaker tidak punya anggaran maka bisa dilakukan desa menggunakan dana desa, jadikan tanggungjawab bukan hanya Distransnaker, pemerintah desa pun bisa," papar Kepala Distransnaker Kutai Kartanegara Akhmad Hardi Dwi Putra kepada Korankaltim.com Rabu (20/4/2022) hari ini.
Mantan Kepala Balitbangda Kukar ini mengungkapkan, dengan keterlibatan semua pihak maka tujuan utama pengentasan kemiskinan yang menjadi prioritas Bupati Edi Damansyah dan Wabup Rendi Solihin bisa tercapai.
"Ya semua pihak bertanggung jawab dan muaranya pasti nanti sesuai dengan programnya bupati yakni pengentasan kemiskinan. Kalau dari kami sendiri telah bekerjasama dengan LPK (Lembaga Pelatihan Kerja) yang berkompeten dan LPK inilah yang menyalurkan para masyarakat Kukar yang siap kerja ini untuk masuk bekerja di perusahaan," ungkapnya.
Dirinya pun mendukung program pelatihan kerja yang dilakukan secara mandiri oleh perusahaan, seperti contoh yang telah dilakukan sebuah perusahaan beberapa waktu lalu.
"Kalau perusahaan itu program yang lain, mereka mengadakan pelatihan operator dan segala macamnya, itu program mereka sendiri, kami dari dinas teknis pasti mendukung. Dua kegiatan (dari Distransnaker dan perusahaan) sama-sama berperan dalam program Kukar siap kerja," sebut Hardi.
Peran aktif masyarakat dalam upaya bersama mengurangi angka pengganguran di wilayah dan lingkungannya masing-masing sangat diharapkan.
Masyarakat diminta sering mencari informasi terkait peluang dan lowongan kerja.
"Sekali lagi kami tegaskan bukan Distransnaker saja tapi banyak pihak yang berperan untuk mengentaskan kemiskinan namun memang lokomotifnya ada di kami, untuk masyarakat ya pro aktif lah mencari informasi tentang peluang kerja," pungkas Hardi.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
