Sopian memahami kewenangan Dishub Kukar dalam hal pengawasan tentu terbatas, karena untuk kewenangan lalu lintas alur sungai wewenangnya berada di KSOP Samarinda.
Karena itu DPRD Kukar akan ke KSOP, mendesak agar bisa bertindak tegas dalam alur sungai yang ada di wilayah ulu Mahakam.
"Kami akan bersurat ke KSOP hingga Kementerian Perhubungan, karena betapa pentingnya jembatan ini bagi tiga kecamatan wilayah ulu yang pertama Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang dan ada juga desa yang masuk di Kecamatan Kota Bangun yaitu Sebelimbingan dan Muhuran, ini sangat vital sekali. Jembatan sepanjang 15,3 kilo itu juga menghubungkan wilayah Kabupaten Kutai Barat," papar anggota DPRD berasal dari Dapil VI Kukar ini.
Mengenai rencana pemberian sanksi kepada perusahaan yang menabrak aset milik pemerintah Kukar ini, DPRD Kukar masih melakukan koordinasi secara persuasif, karena tentunya jika berkenaan dengan sanksi pidana harus ada aturan-aturan yang melanggar SOP dan sebagainya.
"Itu yang perlu diteliti dan dipelajari, kami berharap yang terpenting itu adalah kesiapsiagaan petugas pengawasan, kalau pengawasan ketat dan kontinyu disana tentu tidak akan terjadi hal semacam ini," tegas Politikus Gerindra ini.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
Sopian memahami kewenangan Dishub Kukar dalam hal pengawasan tentu terbatas, karena untuk kewenangan lalu lintas alur sungai wewenangnya berada di KSOP Samarinda.
Karena itu DPRD Kukar akan ke KSOP, mendesak agar bisa bertindak tegas dalam alur sungai yang ada di wilayah ulu Mahakam.
"Kami akan bersurat ke KSOP hingga Kementerian Perhubungan, karena betapa pentingnya jembatan ini bagi tiga kecamatan wilayah ulu yang pertama Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang dan ada juga desa yang masuk di Kecamatan Kota Bangun yaitu Sebelimbingan dan Muhuran, ini sangat vital sekali. Jembatan sepanjang 15,3 kilo itu juga menghubungkan wilayah Kabupaten Kutai Barat," papar anggota DPRD berasal dari Dapil VI Kukar ini.
Mengenai rencana pemberian sanksi kepada perusahaan yang menabrak aset milik pemerintah Kukar ini, DPRD Kukar masih melakukan koordinasi secara persuasif, karena tentunya jika berkenaan dengan sanksi pidana harus ada aturan-aturan yang melanggar SOP dan sebagainya.
"Itu yang perlu diteliti dan dipelajari, kami berharap yang terpenting itu adalah kesiapsiagaan petugas pengawasan, kalau pengawasan ketat dan kontinyu disana tentu tidak akan terjadi hal semacam ini," tegas Politikus Gerindra ini.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur