“PT ITCI Kartika Utama diberikan izin kawasan konsesi dan kewenangannya hanya untuk mengatur, menjaga dan mengelola sesuai aturan, dan tidak berhak melepaskan areal maupun memindahtangankan areal kepada pihak ketiga. dalam hal ini kewenangan terdapat di Kementerian Kehutanan, luasannya itu 173 hektare kurang lebih,” kata Rasid kepada Korankaltim.com usai RDP.
Rasid meminta adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarsemua pihak dalam menyelasaikan permasalahan di lapangan.
Perlu juga peninjauan ulang dari Dinas Kehutanan terkait pelepasan tanah seluas 49.000 hektar yang sudah dilepaskan oleh PT. ITCI Kartika Utama.
DPRD berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu satu bulan dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait dalam permasalahan ini.
“Sesuai dengan kesepakatan maka perlunya dibentuk tim untuk mengidentifikasi terkait lahan dan melibatkan semua pihak terkait,” tegasnya.
“Lahan seluas 173 ribu sekian yang lokasi ITCIKU itu tidak satu wilayah, ada di Kota Bangun, Muara Kaman ada juga di Loa Kulu, kami minta ini dilakukan inventarisir dan mengidentifikasi. Kami beri target satu bulan untuk persoalan ini,” pungkas Rasid.
RDP dihadiri Forkopimda Kabupaten Kukar secara lengkap dan perwakilan aparat pemerintahan dari kabupaten hingga kecamatan bahkan desa serta dihadiri oleh perwakilan masyarakat pemilik lahan.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
“PT ITCI Kartika Utama diberikan izin kawasan konsesi dan kewenangannya hanya untuk mengatur, menjaga dan mengelola sesuai aturan, dan tidak berhak melepaskan areal maupun memindahtangankan areal kepada pihak ketiga. dalam hal ini kewenangan terdapat di Kementerian Kehutanan, luasannya itu 173 hektare kurang lebih,” kata Rasid kepada Korankaltim.com usai RDP.
Rasid meminta adanya komunikasi dan koordinasi yang baik antarsemua pihak dalam menyelasaikan permasalahan di lapangan.
Perlu juga peninjauan ulang dari Dinas Kehutanan terkait pelepasan tanah seluas 49.000 hektar yang sudah dilepaskan oleh PT. ITCI Kartika Utama.
DPRD berharap kepada Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam kurun waktu satu bulan dapat berkoordinasi dan berkomunikasi dengan pihak terkait dalam permasalahan ini.
“Sesuai dengan kesepakatan maka perlunya dibentuk tim untuk mengidentifikasi terkait lahan dan melibatkan semua pihak terkait,” tegasnya.
“Lahan seluas 173 ribu sekian yang lokasi ITCIKU itu tidak satu wilayah, ada di Kota Bangun, Muara Kaman ada juga di Loa Kulu, kami minta ini dilakukan inventarisir dan mengidentifikasi. Kami beri target satu bulan untuk persoalan ini,” pungkas Rasid.
RDP dihadiri Forkopimda Kabupaten Kukar secara lengkap dan perwakilan aparat pemerintahan dari kabupaten hingga kecamatan bahkan desa serta dihadiri oleh perwakilan masyarakat pemilik lahan.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur