Bagi Hasil PI Blok Mahakam Harus Adil

KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Panitia Khusus Rancangan Peraturan Daerah (Pansus Raperda) Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas PT Makaham Gerbang Raja Migas (Perseroda) terus bekerja dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah.

Ketua Pansus Jumarin Thripada mengatakan, selain mengupayakan agar pendapatan dari pengelolaan Participating Interest (PI) langsung masuk ke rekening Pemkab Kukar dan kewenangan operator pengelola PI Blok Mahakam lebih difokuskan, yang menjadi catatan penting ialah pembagian hasil pendapatan juga harus adil dan merata kepada seluruh kecamatan yang ada di Kukar.

"Harus adil, namun wilayah produksi harus mendapatkan bagian yang proporsional, yang masuk wilayah produksi ini ialah seperti Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana Sangasanga," kata Jumarin kepada korankaltim.com, Minggu (25/4/2021).

Menurut politisi Gerindra ini, wilayah produksi tentunya harus mendapatkan porsi pemberian yang lebih, karena bagaimanapun wilayah produksi ini tidak hanya berstatus wilayah kaya penghasil, tapi juga berpotensi menerima imbas negatif dari eksplorasi migas.

"Kukar sejak tahun 74 di eksplorasi migas, namun di pesisir itu tidak selayaknya seperti seharusnya kota migas, karena diketahui sendiri kawasan pesisir masih menikmati infrastruktur jalan yang sangat buruk. Perekonomiannya sangat tidak tergantung dengan Kutai Kartanegara namun sangat tergantung dengan daerah penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda," ungkap Jete sapaan akrabnya.

Karenanya dalam draft Raperda yang kini sedang digodok, Jete mengupayakan agar ada penegasan kawasan kecamatan penghasil memperoleh bagian yang adil dan proporsional. "Selama ini kecamatan yang menjadi kawasan produksi tadi perekonomiannya terbentuk dari daerah lain, padahal kan perjuangan PI ini marwahnya adalah kesejahteraan bagi Kukar," tegasnya.

"Kami berharap PI ini ada perbaikan di Kutai Kartanegara, walaupun memang sesuai dengan Undang-undang, Pemerintah Provinsi lah yang menjadi operator utama, namun jangan serta merta meninggalkan Kukar, ini yang perlu diingat," tutup Jete.

Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur

Bagi Hasil PI Blok Mahakam Harus Adil

Berita Terkait

Kabag Kesra PPU Sebut Pencairan Beasiswa Tinggal Tunggu SK Bupati

Reses di Tiga Kampung, Rita Asmara Dewi Serap Aspirasi soal Penerangan Jalan hingga Air Bersih

Rotan Teluk Sumbang Tembus Belanda, Pemkab Berau Siapkan Rantai Pasok Antarkampung

Kabut Asap Ganggu Penerbangan, RCLL Jadi Keunggulan Bandara Kalimarau

PPU Fest ke-4 Ditutup, Sekda Tohar Minta Dampak Festival Diukur

Perkuat Penanganan Karhutla, Pemkab Kubar Serahkan 16 Motor Trail dan 5 Mobil Slip On ke Kecamatan

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini