"Harus adil, namun wilayah produksi harus mendapatkan bagian yang proporsional, yang masuk wilayah produksi ini ialah seperti Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana Sangasanga," kata Jumarin kepada korankaltim.com, Minggu (25/4/2021).
Menurut politisi Gerindra ini, wilayah produksi tentunya harus mendapatkan porsi pemberian yang lebih, karena bagaimanapun wilayah produksi ini tidak hanya berstatus wilayah kaya penghasil, tapi juga berpotensi menerima imbas negatif dari eksplorasi migas.
"Kukar sejak tahun 74 di eksplorasi migas, namun di pesisir itu tidak selayaknya seperti seharusnya kota migas, karena diketahui sendiri kawasan pesisir masih menikmati infrastruktur jalan yang sangat buruk. Perekonomiannya sangat tidak tergantung dengan Kutai Kartanegara namun sangat tergantung dengan daerah penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda," ungkap Jete sapaan akrabnya.
Karenanya dalam draft Raperda yang kini sedang digodok, Jete mengupayakan agar ada penegasan kawasan kecamatan penghasil memperoleh bagian yang adil dan proporsional. "Selama ini kecamatan yang menjadi kawasan produksi tadi perekonomiannya terbentuk dari daerah lain, padahal kan perjuangan PI ini marwahnya adalah kesejahteraan bagi Kukar," tegasnya.
"Kami berharap PI ini ada perbaikan di Kutai Kartanegara, walaupun memang sesuai dengan Undang-undang, Pemerintah Provinsi lah yang menjadi operator utama, namun jangan serta merta meninggalkan Kukar, ini yang perlu diingat," tutup Jete.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur
"Harus adil, namun wilayah produksi harus mendapatkan bagian yang proporsional, yang masuk wilayah produksi ini ialah seperti Kecamatan Samboja, Muara Jawa, Anggana Sangasanga," kata Jumarin kepada korankaltim.com, Minggu (25/4/2021).
Menurut politisi Gerindra ini, wilayah produksi tentunya harus mendapatkan porsi pemberian yang lebih, karena bagaimanapun wilayah produksi ini tidak hanya berstatus wilayah kaya penghasil, tapi juga berpotensi menerima imbas negatif dari eksplorasi migas.
"Kukar sejak tahun 74 di eksplorasi migas, namun di pesisir itu tidak selayaknya seperti seharusnya kota migas, karena diketahui sendiri kawasan pesisir masih menikmati infrastruktur jalan yang sangat buruk. Perekonomiannya sangat tidak tergantung dengan Kutai Kartanegara namun sangat tergantung dengan daerah penyangga seperti Balikpapan dan Samarinda," ungkap Jete sapaan akrabnya.
Karenanya dalam draft Raperda yang kini sedang digodok, Jete mengupayakan agar ada penegasan kawasan kecamatan penghasil memperoleh bagian yang adil dan proporsional. "Selama ini kecamatan yang menjadi kawasan produksi tadi perekonomiannya terbentuk dari daerah lain, padahal kan perjuangan PI ini marwahnya adalah kesejahteraan bagi Kukar," tegasnya.
"Kami berharap PI ini ada perbaikan di Kutai Kartanegara, walaupun memang sesuai dengan Undang-undang, Pemerintah Provinsi lah yang menjadi operator utama, namun jangan serta merta meninggalkan Kukar, ini yang perlu diingat," tutup Jete.
Penulis: Muhammad Heriansyah
Editor: Aspian Nur