Penggiat Seni Ingatkan Ketua DPRD Kukar Jangan Asal Dukung Kebijakan Kaltim Steril, Jika Tanpa Hal Ini

Menurutnya kebijakan tersebut sangat minim kajian dan minim sosialisasi. "Sebagai representasi rakyat, Pak Rasid bersama lembaganya seharusnya justru bergerak gesit untuk mengantisipasi dampak kebijakan mendadak tersebut terhadap pelaku usaha skala kecil di Kukar dengan cara menyiapkan sejumlah kajian-kajian strategis dan solutif," katanya dalam pernyataan tertulis, Senin (8/2/2021).

Menurut Dedi, DPRD memiliki fungsi sebagai penyeimbang kebijakan. Daripada bicara mendukung, lebih bijak kalau DPRD membuat tim evaluasi terhadap kebijakan tersebut, apakah efektif atau tidak.

"Setelah dua hari masa pembatasan kemarin, apa hasilnya? Harusnya ada sejumlah data yang dikeluarkan pemerintah seberapa efektif kebijakan itu. Kalau secara data terbukti efektif barulah boleh bicara mendukung pelaksanaan Kaltim steril setiap pekan," tegasnya.

DPRD juga perlu mengundang pihak-pihak OPD terkait dan pelaku usaha untuk bicara bersama guna mencari solusi dari permasalahan ekonomi, terutama di sektor UMKM dan Pariwisata yang terjadi selama masa pandemi tahun ini.

"Mumpung ini masih di awal tahun. Kelompok UMKM dan komunitas kreatif sedang semangat-semangatnya membangun usaha, pandemi ini menjadi hambatan mereka, itulah yang harusnya jadi agenda pemikiran DPRD," ujarnya.

Dedi menilai, ada ambiguitas dalam sikap pemerintah dan legislatif, serta ketidaktegasan mereka terhadap aturan yang mereka bikin sendiri. Masyarakat dibatasi ruang geraknya, tapi pemerintah sendiri tidak membatasi dirinya. DPRD tidak boleh ikut-ikutan menakut-nakuti masyarakat dengan berbagai kebijakan yang kesannya sekedar ingin menunjukkan kekuasaan pemerintah saja.

Ia juga mengingatkan, bahwa kebijakan Presiden RI terhadap penanganan Covid-19 itu seiring sejalan dengan kebijakan penyehatan ekonomi di semua level. Jadi jangan cuma bicara soal solusi covidnya tapi juga soal solusi perekonomiannya.

"Ide mengenai penggunaan sistem penjualan online sebagai solusi bagi UMKM itu juga tidak terang maksudnya. Bagaimana teknisnya? Sementara daya beli masyarakat jauh menurun. Lalu bagaimana dengan kualitas jaringan internet di Kukar? Apa cukup memadai untuk hal tersebut? Bagaimana kebijakan soal permodalan? Bagaimana soal keringanan pajak daerah? Banyak hal yang harus dilakukan dengan gesit dan cepat oleh legislatif," terangnya.

"Sejauh ini, saya belum melihat ada satu kebijakan serius dan strategis yang lahir dari DPRD maupun Pemkab Kukar terkait penanganan ekonomi selama covid bagi pelaku ekonomi level bawah. Kita masih terlalu asyik dengan aturan larangan dan pembatasan," demikian Dedi.

Penulis: Muhammad Heriansyah

Editor: Rusdi

Penggiat Seni Ingatkan Ketua DPRD Kukar Jangan Asal Dukung Kebijakan Kaltim Steril, Jika Tanpa Hal Ini

Berita Terkait

Angin Kencang Terjang Sambaliung Berau, Atap Rumah Warga Terbang

Pesta Adat Berau Bakal Disatukan, Disbudpar Bidik Event Budaya Berskala Nasional

Satpol PP PPU Ajukan Raperda Ketertiban Umum Baru

Pemkab PPU Siapkan Sanksi Tegas untuk Kepala OPD yang Tak Hadir di Rapat Paripurna

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Ada 2.364 Kasus Diare di Kubar Hingga Akhir Bulan Ini, Dinkes Ingatkan Masyarakat Jaga Air Konsumsi

65 Suara Senat Berbanding 24, Eddy Iskandar Pertanyakan Etika Pilrek Unmul

Ajakan Kencan Ditolak, Mantan Kekasih Intimidasi Hingga Sebar Video Mesum

Hot Topic

Gempa Terkini

Topik Populer

Info Hari Ini