Politisi Golkar ini menyebut, penanganan yang bisa dilakukan secara cepat ialah dengan memaksimalkan CSR dari masing-masing perusahaan yang ada di Loa Kulu, karena kalau menunggu perbaikan jalan dan jembatan yang bersumber dari APBD maka prosesnya akan memakan waktu yang cukup lama.
"Perusahaan yang memperbaiki lebih cepat dengan gotong royong, karena kalau menggunakan APBD pasti cukup lama, belum lagi kondisi APBD yang turun menjadi Rp3,6 triliun. Bersyukur kemarin dalam upaya rencana perbaikan kita turut dibantu oleh kawan-kawan provinsi (DPRD Kaltim, red)," sebutnya.
Hairendra menegaskan, dirinya optimis kalau perbaikan bisa dilakukan maksimal dengan adanya dorongan dan dukungan yang ditunjukkan oleh DPRD Kukar, DPRD Provinsi dan pihak eksekutif dalam hal ini pemerintah kabupaten, kecamatan hingga level pemerintah desa.
"Saya pikir kalau hanya level pengerasan jalan dan perbaikan jembatan harusnya bisa. Menurut hemat kami bukan karena tidak adanya kepedulian dari perusahaan, tapi memang perlu adanya dorongan dari DPRD dan pemerintah agar bisa dialokasikan bantuan dari perusahaan menggunakan CSR nya," tegasnya.
"Disana kan ada beberapa perusahaan besar juga, sementara di Desa Sungai Payang saja Bumdes nya bisa alokasikan bantuan dana 70 juta, masa iya sekelas perusahaan besar tidak bisa," demikian Hairendra.[]
Penulis : Muhammad Heriansyah
Editor : Rusdi
