Sejauh ini, kata dia, baru UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Itu rencananya akan berubah menjadi UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah. Di dalam (rancangan,red) UU 33 ini disebutkan dalam pelaksanaannya pajak daerah dan retribusi daerah akan diatur dengan UU tersendiri," beber THS kepada Korankaltim.com, Rabu (20/1/2021).
"UU tersendiri itu UU apa ? Tentunya UU retribusi daerah dan pajak daerah, UU 28 tahun 2009," imbuhnya.
Sehingga, merunut ke perubahan UU tadi, penyerahan pajak PBB P3 mengharuskan UU 28/2008 ikut diperbarui pula.
"Menjawab pertanyaan tadi kemungkinannya betul, tapi tidak dalam waktu dekat," ujarnya.
Kukar sendiri memperjuangkan agar pajak ini diserahkan ke daerah, mengingat pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan jika dikelola oleh daerah.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
Sejauh ini, kata dia, baru UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Itu rencananya akan berubah menjadi UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah. Di dalam (rancangan,red) UU 33 ini disebutkan dalam pelaksanaannya pajak daerah dan retribusi daerah akan diatur dengan UU tersendiri," beber THS kepada Korankaltim.com, Rabu (20/1/2021).
"UU tersendiri itu UU apa ? Tentunya UU retribusi daerah dan pajak daerah, UU 28 tahun 2009," imbuhnya.
Sehingga, merunut ke perubahan UU tadi, penyerahan pajak PBB P3 mengharuskan UU 28/2008 ikut diperbarui pula.
"Menjawab pertanyaan tadi kemungkinannya betul, tapi tidak dalam waktu dekat," ujarnya.
Kukar sendiri memperjuangkan agar pajak ini diserahkan ke daerah, mengingat pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan jika dikelola oleh daerah.
Penulis: Reza Fahlevi