1 menit baca230 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Kepala Bappenda Kukar, Totok Heru Subroto (THS) menyebutkan ada kemungkinan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perhutanan, Pertambangan, Perkebunan (P3) bakal diserahkan ke daerah.
Hanya saja, itu tidak akan diserahkan ke daerah dalam waktu dekat ini karena UU 28/2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur hal itu belum diperbarui.
Sejauh ini, kata dia, baru UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas).
"Itu rencananya akan berubah menjadi UU Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat-Daerah. Di dalam (rancangan,red) UU 33 ini disebutkan dalam pelaksanaannya pajak daerah dan retribusi daerah akan diatur dengan UU tersendiri," beber THS kepada Korankaltim.com, Rabu (20/1/2021).
"UU tersendiri itu UU apa ? Tentunya UU retribusi daerah dan pajak daerah, UU 28 tahun 2009," imbuhnya.
Sehingga, merunut ke perubahan UU tadi, penyerahan pajak PBB P3 mengharuskan UU 28/2008 ikut diperbarui pula.
"Menjawab pertanyaan tadi kemungkinannya betul, tapi tidak dalam waktu dekat," ujarnya.
Kukar sendiri memperjuangkan agar pajak ini diserahkan ke daerah, mengingat pendapatan asli daerah akan mengalami peningkatan jika dikelola oleh daerah.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Kamis, 1 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.44
Dzuhur
12.05
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
