Jika pajak ini diambil alih oleh pusat, daerah kehilangan salah satu potensi besar sumber PAD.
"Intinya kita berharap kalau itu bisa diserahkan ke daerah," kata Sunggono, Selasa (19/1/2021).
Diketahui, pemerintah mengubah undang-undangnya, yang semula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah pusat menarik kembali kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah melalui RUU omnibus law perpajakan ini.
Namun Sunggono mendengar kabar baik soal PBB P3 ini. Ada kabar bahwa pajak ini akan diserahkan ke daerah.
"Informasi terakhir yang saya terima lewat vicon kemarin, insya Allah akan diserabkan ke daerah, PBB P3 itu," ujarnya.
Hal ini sangat disyukuri Pemkab Kukar mengingat peluang PAD bakal meningkat.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
Jika pajak ini diambil alih oleh pusat, daerah kehilangan salah satu potensi besar sumber PAD.
"Intinya kita berharap kalau itu bisa diserahkan ke daerah," kata Sunggono, Selasa (19/1/2021).
Diketahui, pemerintah mengubah undang-undangnya, yang semula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah pusat menarik kembali kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah melalui RUU omnibus law perpajakan ini.
Namun Sunggono mendengar kabar baik soal PBB P3 ini. Ada kabar bahwa pajak ini akan diserahkan ke daerah.
"Informasi terakhir yang saya terima lewat vicon kemarin, insya Allah akan diserabkan ke daerah, PBB P3 itu," ujarnya.
Hal ini sangat disyukuri Pemkab Kukar mengingat peluang PAD bakal meningkat.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan