1 menit baca756 kali dibaca
KORANKALTIM.COM, TENGGARONG - Semenjak berlakunya UU Omnibuslaw perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pertambangan, Perkebunan, Perhutanan (P3) menjadi kewenangan pemerintah pusat.
PBB P3 merupakan potensi besar Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasalnya, pajak yang dibayarkan untuk kepentingan ekploitasi SDA itu tidaklah kecil, mengingat luasannya yang ribuan hektare.
Jika pajak ini diambil alih oleh pusat, daerah kehilangan salah satu potensi besar sumber PAD.
"Intinya kita berharap kalau itu bisa diserahkan ke daerah," kata Sunggono, Selasa (19/1/2021).
Diketahui, pemerintah mengubah undang-undangnya, yang semula Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) dan UU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
Pemerintah pusat menarik kembali kewenangan pemerintah daerah dalam menetapkan tarif pajak daerah melalui RUU omnibus law perpajakan ini.
Namun Sunggono mendengar kabar baik soal PBB P3 ini. Ada kabar bahwa pajak ini akan diserahkan ke daerah.
"Informasi terakhir yang saya terima lewat vicon kemarin, insya Allah akan diserabkan ke daerah, PBB P3 itu," ujarnya.
Hal ini sangat disyukuri Pemkab Kukar mengingat peluang PAD bakal meningkat.
Penulis: Reza Fahlevi
Editor : Bambang Irawan
Copyright © 2007 - 2026 Korankaltim.com | All Rights Reserved.
6 kali dibaca
Pusat gempa berada di laut 111 km tenggara Selayar
01 Okt 2026, 21:20:00 WIB • Kedalaman 10 km
Gempa ini dirasakan untuk diteruskan pada masyarakat
Sumber: BMKG
Jumat, 2 Oktober 2026
Prakiraan cuaca Samarinda belum tersedia.
Subuh
04.43
Dzuhur
12.04
Ashar
15.09
Maghrib
18.08
Isya
19.16
Sumber: BMKG (cuaca) dan MyQuran (jadwal sholat).
